Sebut Assad Penjahat Perang, Qatar Menolak Perbaiki Hubungan dengan Suriah

DOHA, KOMPAS.com - Pemerintah Qatar menegaskan tidak akan membuka kembali kantor kedutaannya di Damaskus dan memperbaiki hubungannya dengan Suriah selama Presiden Bashar al-Assad masih berkuasa.

Pemerintah Qatar memutuskan tidak akan mengikuti langkah sejumlah negara Arab yang telah mengumumkan akan membuka kembali kantor kedutaan besar mereka di Damaskus.

Disampaikan Menteri Urusan Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, dalam konferensi pers di Doha, Senin (14/1/2019), bahwa normalisasi hubungan dengan penjahat perang tidak seharusnya dilakukan.

"Normalisasi (hubungan) dengan rezim Suriah pada tahap ini berarti menormalisasi seseorang yang terlibat dalam kejahatan perang, dan hal itu seharusnya tidak dapat diterima," kata Al-Thani.

Baca juga: UEA, Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir Pernah Berniat Menginvasi Qatar

Al-Thani mengatakan, alasan mengapa Assad diasingkan dari komunitas internasional hingga kini masih ada dan tidak berubah.

Assad terpilih tanpa perlawanan pada tahun 2000 dan dapat tetap berkuasa selama hampir delapan tahun berlangsungnya perang saudara.

Al-Thani menambahkan, Suriah yang masih berada di bawah kepemimpinan Assad, tidak seharusnya diizinkan kembali ke Liga Arab.

"Karena rakyat Suriah hingga saat ini masih berada dalam ancaman bombardir.. oleh rezim Suriah," ujarnya, seperti dilansir AFP.

Sebagai informasi, keanggotaan Suriah dalam liga negara-negara Arab telah ditanggungkan pada 2011, karena alasan perang saudara yang berkecamuk di negara itu.

Pernyataan yang disampaikan Al-Thani tersebut menanggapi keputusan sejumlah negara Arab, termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab, yang akhir Desember lalu mengumumkan akan membuka kembali kantor kedubes mereka di Damaskus.