Otoritas Australia Bantah Ada Aksi Mogok Makan Massal Ratusan Imigran - Kompas.com

Otoritas Australia Bantah Ada Aksi Mogok Makan Massal Ratusan Imigran

Kompas.com - 11/01/2019, 16:17 WIB
Peta Melbourne, Australia.SHUTTERSTOCK Peta Melbourne, Australia.

MELBOURNE, KOMPAS.com - Pemerintah Australia membantah kabar yang menyebut ratusan imigran di pusat penampungan di Melbourne tengah melakukan aksi mogok makan massal.

Otoritas terkait juga membantah laporan tentang fasilitas di pusat penampungan yang tidak manusiawi serta kualitas kehidupan para imigran yang buruk.

Sebelumnya dikabarkan aksi mogok makan dilakukan oleh lebih dari 200 orang imigran yang berada di Pusat Akomodasi Transi Imigrasi di Melbourne, sejak Selasa (8/1/2019).

Namun Pasukan Perbatasan Australia menegaskan tidak ada aksi mogok makan.


"Beberapa tahanan menolak menghadiri acara makan reguler sebagai bagian dari protes, tapi mereka tetap makan dan minum di bagian lain fasilitas itu," kata Pasukan Perbatasan Australia dalam pernyataannya, yang dilansir AFP, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Ratusan Imigran di Pusat Penampungan di Australia Gelar Aksi Mogok Makan

Pernyataan berbeda disampaikan aktivis dari Koalisi Aksi Pengungsi, yang menyebut protes mogok makan telah memasuki hari keempat.

Para imigran menyebut melancarkan aksi sebagai bentuk protes atas kondisi pusat penampungan yang buruk dan privasi yang terbatas.

Mereka mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya ketersediaan meja dan kursi yang layak untuk menulis dokumen, serta menuntut dibebaskan keluar dari tempat penampungan setelah lewat tengah malam tanpa penjagaan.

Sementara dari Pasukan Perbatasan mengatakan kondisi dalam pusat penampungan telah banyak berubah, dengan para imigran yang ditampung sebagian besar adalah mereka yang permohonan visanya dibatalkan atas dasar karakter individu mereka.

Sebagian besar dari para imigran disebut memiliki latar belakang pidana dan berhubungan dengan asosiasi kriminal, seperti geng motor ilegal atau organisasi kejahatan.

Pemerintahan Australia yang konservatif sejak beberapa dekade telah menerapkan kebijakan penahanan wajib bagi non-warga negara yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran ringan seperti pelanggaran izin visa.

Sementara aksi mogok makan, disebut sering terjadi di fasilitas penampungan di Australia, yang menampung orang-orang yang melanggar hukum imigrasi.

Baca juga: Anak di Nauru Mogok Makan Dua Pekan, Australia Didesak Ambil Tindakan

Australia sempat mengalami puncak jumlah imigran ilegal pada 2013 dengan sekitar 10.000 orang ditampung dalam pusat penampungan.

Jumlah imigran ilegal saat ini telah berkurang drastis hingga sekitar 1.000 orang. Hal tersebut mendorong pemerintah Australia menutup sejumlah fasilitas penampungan imigran.

Yang terkini adalah ditutupnya pusat penampungan di Maribyrnong, Victoria.


Terkini Lainnya

Penangkapan Aris Idol Berawal dari Temuan 300 Butir Ekstasi

Penangkapan Aris Idol Berawal dari Temuan 300 Butir Ekstasi

Megapolitan
Jelang Pemilu, Sudin Dukcapil Jakarta Timur Lakukan Perekaman e-KTP ke Sejumlah Sekolah

Jelang Pemilu, Sudin Dukcapil Jakarta Timur Lakukan Perekaman e-KTP ke Sejumlah Sekolah

Megapolitan
Bertingkah Laku Buruk, Keluarga Turis Inggris Dideportasi dari Selandia Baru

Bertingkah Laku Buruk, Keluarga Turis Inggris Dideportasi dari Selandia Baru

Internasional
Kasus Penguasaan Lahan, Hercules dan Anggotanya Jalani Sidang Dakwaan

Kasus Penguasaan Lahan, Hercules dan Anggotanya Jalani Sidang Dakwaan

Megapolitan
Sebar Hoaks yang Meresahkan, Pemuda Ini Dibekuk Polda Gorontalo

Sebar Hoaks yang Meresahkan, Pemuda Ini Dibekuk Polda Gorontalo

Regional
Kuasa Hukum Plt Kepala BPPKAD Gresik Sebut Uang Potongan Insentif oleh Kliennya untuk Biaya Kegiatan

Kuasa Hukum Plt Kepala BPPKAD Gresik Sebut Uang Potongan Insentif oleh Kliennya untuk Biaya Kegiatan

Regional
Polisi Tangkap Aris Indonesian Idol Terkait Kasus Narkoba

Polisi Tangkap Aris Indonesian Idol Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Dapat Adipura Kategori Pasar, Ini Tanggapan Wali Kota Jakarta Selatan

Dapat Adipura Kategori Pasar, Ini Tanggapan Wali Kota Jakarta Selatan

Megapolitan
Datangi KPK, Menteri Kesehatan Bahas Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan

Datangi KPK, Menteri Kesehatan Bahas Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan

Nasional
Saat Uni Soviet Mengorbankan Anjing untuk Mengalahkan Tank Jerman

Saat Uni Soviet Mengorbankan Anjing untuk Mengalahkan Tank Jerman

Internasional
Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Muhibah Pinisi Bakti Nusa, Menautkan Kepulauan Nusantara

Muhibah Pinisi Bakti Nusa, Menautkan Kepulauan Nusantara

Regional
Kasus Bupati Cianjur, KPK Panggil Empat Kepala Sekolah

Kasus Bupati Cianjur, KPK Panggil Empat Kepala Sekolah

Nasional
Parlemen Venezuela Ajak Militer dan Pejabat Sipil Melawan Maduro

Parlemen Venezuela Ajak Militer dan Pejabat Sipil Melawan Maduro

Internasional
Jokowi Bertemu Ketum Parpol, PSI Makin Yakin Jokowi Unggul di Debat

Jokowi Bertemu Ketum Parpol, PSI Makin Yakin Jokowi Unggul di Debat

Nasional

Close Ads X