Trump Ancam Bakal Umumkan Status Darurat Negara untuk Bangun Tembok

Kompas.com - 11/01/2019, 11:31 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika sampai di Bandara Internasional McAllen, Texas, pada 10 Januari 2019 untuk mengunjungi tembok perbatasan.AFP/JIM WATSON Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika sampai di Bandara Internasional McAllen, Texas, pada 10 Januari 2019 untuk mengunjungi tembok perbatasan.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengunjungi pos patroli perbatasan McAllen di Rio Grande, Texas.

Dalam kunjungan tersebut, Trump sekali lagi mengutarakan niatnya untuk membangun tembok di perbatasan untuk menangkal migran ilegal.

Dia mengancam bakal memberlakukan status darurat negara sehingga bisa mendanai tembok itu tanpa menunggu persetujuan Kongres AS.

Baca juga: Rapat dengan Partai Demokrat soal Shutdown, Trump: Bye-bye


"Saya mempunyai hak absolut untuk mendeklarasikan status darurat itu," kata Trump kepada awak media seperti dilansir BBC JUmat (11/1/2019).

Dengan status darurat atau dalam masa perang, Trump bisa memerintahkan militer untuk melaksanakan pembangunan menggunakan dana mereka.

Selain itu, dia juga berhak untuk menggunakan dana dari kementerian lain untuk membangun tembok. Sebuah langkah yang berisiko.

Sebabnya, presiden 72 tahun tersebut terancam menghadapi tantangan hukum, dan dituduh telah melanggar prosedur konstitusional.

Namun, dia bersikukuh pembangunan tembok perbatasan merupakan hal yang benar karena jika tidak, maka masyarakat bakal menghadapi kekerasan hingga kematian.

"Mereka mengatakan tembok itu seperti abad pertengahan. Sama seperti roda yang bahkan jauh lebih tua dari sebuah tembok," paparnya dikutip Sky News.

Trump juga menuturkan bakal meminta Meksiko membayar pembangunan tembok itu secara tidak langsung melalui kesepakatan perjanjian yang baru.

Komentar itu bertolak belakang dengan janji kampanyenya pada 2016. Saat itu, dia menegaskan bakal meminta Meksiko membayar langsung biaya pembangunan tembok.

Trump meminta dana pembangunan tembok sebesar 5,7 miliar dollar AS, sekitar Rp 80 triliun. Namun ditolak dari kalangan oposisi Partai Demokrat.

Penolakan itu membuat Trump menolak menandatangani sebagian pengeluaran negara, dan membuat AS berada dalam masa layanan penutupan pemerintahan ( shutdown) secara parsial.

Akibat shutdown yang sudah berlangsung sejak 22 Desember itu, sekitar 800.000 pegawai negeri terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa dibayar.

Ratusan pegawai negeri yang terdampak shutdown serta para simpatisan menggelar demonstrasi di Gedung Putih, menuntut supaya Trump membuka kembali pemerintahan.

Baca juga: Trump ke Perbatasan AS-Meksiko untuk Yakinkan Pembangunan Tembok



Terkini Lainnya


Close Ads X