Maduro Kembali Disumpah Pimpin Venezuela, Begini Respons Negara Lain

CARACAS, KOMPAS.com - Presiden Venezuela Nicolas Maduro memulai masa jabatan periode baru selama enam tahun ke depan pada Kamis (10/1/2019).

Dia tetap melangkah untuk memimpin negara yang dilanda kehancuran ekonomi itu, meski negara lain mengecam pemilu Venezuela yang dianggap tidak sah.

Pemimpin sosialis berusia 56 tahun tersebut disumpah oleh Ketua Mahkamah Agaung Maikel Moreno, disaksikan oleh ratusan orang termasuk petinggi militer Venezuela.

Baca juga: Presiden Venezuela dan Jajaran Kabinetnya Dilarang Masuk Peru

"Saya bersumpah atas nama rakyat Venezuela... Saya bersumpah demi hidup saya," katanya saat mengambil sumpah.

En cumplimiento de la voluntad del pueblo de Venezuela, asumí con honor la Comandancia en Jefe de la #FANB, y recibí el juramento que nuestros dignos oficiales prestaron en cumplimiento de la Constitución. pic.twitter.com/7t6LxciIjT

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 Januari 2019

Maduro terpilih kembali pada Mei lalu dalam pemungutan suara yang diboikot oleh mayoritas oposisi dan diklaim sebagai aksi penipuan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Organisasi Negara Amerika (OAS).

Lalu bagaimana tanggapan negara yang menentang hasil pemilu Venezuela?

Melansir CNN, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan, AS tidak akan mengakui pelantikan Maduro yang dinilai diktator.

"Kami akan terus meningkatkan tekanan pada rezim yang korup, medukung Majelis Nasional yang demokratis, dan menyerukan demokrasi serta kebebasan di Venezuela," kicau di Twitter.

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 Januari 2019

Sebelumnya, Maduro mengklaim kesengsaraan Venezuela disebabkan oleh aksi "terorisme" ekonomi AS.

Dia mengaku sedang berjuang melawan kudeta yang dipimpin AS untuk menggulingkan pemerintahannya.

Sementara itu, Uni Eropa menyesalkan pemilihan presiden baru di Venezuela karena tidak bebas dan adil.

Baca juga: Kehabisan Kertas, Surat Kabar Venezuela Berhenti Cetak

"UE siap bereaksi melalui sejumlah langkah tepat terhadap keputusan dan tindakan yang semakin merusak institusi dan prinsip demokrasi, aturan hukum serta hak asasi manusia," tulis pernyataan UE.

Diwartakan AFP, Kanada juga mengecam Maduro karena mengubah negaranya menjadi berada dalam kediktatoran yang terus mendalam.

Dalam sesi khusus di Washington DC, OAS juga mendukung resolusi yang menyatakan pemerintahan Maduro tidak sah.

With 19 votes in favor, 6 against, 8 abstentions and 1 absent, Permanent Council of the #OAS agrees “to not recognize the legitimacy of @NicolasMaduro’s new term” as of January 10, 2019 #OEAconVzla #Venezuela pic.twitter.com/TvngkdiaIC

— OAS (@OAS_official) 10 Januari 2019