Kunjungi Katedral dan Masjid, Menlu AS Puji Kebebasan Beragama di Mesir

KAIRO, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memuji kebebasan beragam di Mesir saat mengunjungi katedral terbesar dan masjid di ibu kota administrasi baru di sebelah timur Kairo, Kamis (10/1/2019).

Katedral Kelahiran Kristus dan masjid Al-Fattah Al-Alim diresmikan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Minggu (6/1/2019), tepat pada Malam Natal Gereja Koptik Mesir.

Diwartakan AFP, saat menyambangi katedral dan masjid, Pompeo menyebut rumah ibadah di Mesir sangat besar, indah, dan cantik.

Baca juga: Presiden Mesir Resmikan Katedral Terbesar di Timur Tengah

"Mesir jadi negara khusus di mana Presiden Sisi membangun katedral terbesar di Timur Tengah," ujarnya.

Dia menyebut pembangunan kedua rumah ibadah yang berdekatan itu sebagai simbol harapan besar.

"Negara wajib memastikan setiap individu dapat memilih untuk meyakini dengan cara yang mereka inginkan atau pilih," kata Pompeo.

"Sangat luar biasa, hal seperti itu mungkin terjadi di Mesir," imbuhnya.

Kunjungan Pompeo ke Mesir bertujuan untuk meyakinkan sekutu-sekutu regional usai keputusan mengejutkan soal penarikan pasukan AS dari Suriah.

Sebagai informasi, peresmian katedral terbesar di Timur Tengah itu juga disambut baik oleh Presiden AS Donald Trump.

Excited to see our friends in Egypt opening the biggest Cathedral in the Middle East. President El-Sisi is moving his country to a more inclusive future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Januari 2019

"Sisi sedang menggerakkan negaranya ke masa depan yang lebih inklusif," kicaunya di Twitter.

Baca juga: Mesir Tutup Gerbang Perbatasan dengan Gaza yang Dikuasai Hamas

Sisi merupakan mantan panglima militer yang memimpin dalam penggulingan presiden Mohamed Morsi. Dia dituding memimpin tindakan keras terhadap aktivis demokrasi dan Islamis.

Meski dipuji soal kebebasan beragama, namun Umat Kristen Koptik di Mesir kerap menjadi target serangan mematikan oleh ISIS dalam beberapa tahun terakhir.

Mereka juga mengeluhkan telah mendapat diskriminasi dari pemerintah.