Trump Minta Dana Rp 80 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut krisis imigrasi ilegal telah melukai jutaan rakyat.

Karena itu, dalam pidatonya di televisi, dia bersikeras meminta sejumlah dana untuk membangun tembok baja di perbatasan AS dan Meksiko.

Dilansir AFP Rabu (9/1/2019), Trump meminta dana 5,7 miliar dollar AS, sekitar Rp 80,4 triliun, untuk membangun tembok perbatasan.

Baca juga: Petugas Dicutikan akibat Shutdown, 3 Orang Tewas di Taman Nasional AS

Dalam pidato selama delapan menit Selasa malam waktu setempat (8/1/2019), Trump menyalahkan oposisi Partai Demokrat atas kondisi itu.

Sebab, karena penolakan Demokrat atas permintaan dana, saat ini AS memasuki masa penutupan layahan pemerintahan (shutdown).

"Situasi di perbatasan saat ini adalah krisis kemanusiaan. Sebuah krisis hati. Sebuah krisis jiwa," tutur presiden 72 tahun itu.

"Setiap hari, petugas bea cukai dan perbatasan berusaha menangkal ribuan migran ilegal yang berusaha memasuki negara kami," tambahnya.

Trump mengatakan Demokrat pernah menyetujui adanya pemisah fisik perbatasan melalui Senator Chuck Schumer, Barack Obama, Hillary Clinton, dan Joe Biden.

Pada 2006, mereka memberikan dukungan untuk pembangunan tembok perbatasan sepanjang 1.120 km melalui Undang-undang Pagar Keamanan.

"Pemisah ini merupakan faktor kritis bagi keamanan perbatasan. Inilah yang diinginkan oleh para profesional kami," tegasnya.

Ucapan Trump mendapat tanggapan dari ketua baru House of Representatives dari Demokrat, Nancy Pelosi, yang menuduh Trump telah menyandera rakyat AS

"Obsesi presiden adalah memaksa rakyat membayar pajak demi membiayai tembok yang mahal serta tidak efektif," kritik Pelosi.

Sementara Schumer yang kini menjadi pemimpin minoritas Senat AS menyebut Trump telah menebarkan ketakutan alih-alih fakta yang kuat.

Baca juga: Jika Trump Terbitkan Status Darurat Nasional di Perbatasan AS...

"Tidak ada Presiden AS yang boleh duduk di meja dan memaksa apa yang ingin dia lakukan, atau mengancam bakal memberlakukan shutdown," keluh Schumer.

Akibat shutdown yang kini sudah memasuki hari ke-19 WIB itu, sekitar 800.000 pegawai negeri dirumahkan atau mengalami furlough (bekerja tanpa digaji).

BBC melaporkan, jumlah migran ilegal yang memasuki AS mengalami penurunan jumlah dari 1,6 juta pada 2000 menjadi 400.000 tahun lalu.

Penelitian mengindikasikan sangat sedikit migran ilegal yang melakukan tindak kejahatan dibanding warga AS asli.

Baca juga: 4 Mantan Presiden AS Bantah Klaim Trump soal Bangun Tembok Perbatasan