Dituduh Tulis Berita Palsu soal Pemilu Bangladesh, Seorang Jurnalis Ditangkap

DHAKA, KOMPAS.com - Seorang wartawan ditangkap otoritas Bangladesh, sementara seorang lainnya dalam pelarian, karena dianggap telah menyebarkan informasi palsu tentang penyimpangan dalam pemilihan umum.

Hedayet Hossain Mollah, yang bekerja untuk surat kabar Dhaka Tribune, ditahan di wilayah Khulna selatan, pada Selasa (1/1/2019) malam.

Dia dituduh melaporkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu yang dimenangkan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Dalam tulisannya, Mollah melaporkan bahwa di satu daerah pemilihan ditemukan 22.419 suara lebih banyak dari jumlah pemilih yang terdaftar.

"Jumlah suara aktual hanya sebanyak 80 persen dari total suara," kata kepala polisi setempat, Mahbubur Rahman, seperti dilansir AFP, Rabu (2/1/2019).

Baca juga: Pemilu Bangladesh, Keamanan Diperketat dan Jaringan Internet Dimatikan

Menurut Rahman, Mollah dituduh telah memberikan informasi palsu melalui pemberitaannya dan ingin membuat pemilu yang telah dilangsungkan pada 30 Desember 2018 lalu menjadi dipertanyakan.

Jika terbukti bersalah, Mollah dapat terancam hukuman penjara hingga 14 tahun di bawah undang-undang anti-pers, yang dikritik kelompok hak asasi telah memberi kewenangan kepada penguasa untuk meredam perbedaan pendapat.

Selain Mollah yang telah ditahan, otoritas Bangladesh juga tengah mencari seorang wartawan lain untuk dimintai keterangan seputar kasus berita palsu tersebut.

Identitas jurnalis yang sedang dalam pelarian itu tidak diungkapkan.

Komisi Pemilihan Umum Bangladesh telah mengumumkan kemenangan calon petahana, Perdana Menteri Sheikh Hasina dalam pemilu yang digelar pada Minggu (30/12/2018) lalu.

Hasina dinyatakan menang dengan perolehan 98 persen kursi dalam pemilihan, menjadikan kemenangan empat kali berturut-turut oleh politisi dari Liga Awami itu.

Sebelumnya diberitakan, ribuan aktivis dari partai oposis telah ditangkap selama masa kampanye menjelang pemilu.

Sementara pemerintah menutup kamp-kamp penampungan Rohingya yang ada di perbatasan dengan mencegah pengungsi keluar dan melarang para pekerja organisasi kemanusiaan masuk ke lokasi pengungsian.

Baca juga: Jelang Pemilu, 10.500 Aktivis Oposisi Ditahan Otoritas Bangladesh