Korea Utara di 2019: Antara Denuklirisasi dan Reunifikasi

KOMPAS.com - Tahun 2018 bagi Korea Utara maupun Kim Jong Un selaku pemimpin tertinggi, bisa disebut sebagai momen titik balik sejarah yang sangat berkebalikan dengan setahun sebelumnya.

Pada tahun 2017, Korea Utara banyak menuai kecaman dan kritik karena program persenjataan nuklir dan uji coba misilnya, yang berujung pada jatuhnya sanksi dari AS dan juga PBB.

Namun sepanjang tahun 2018, banyak pihak justru menaruh harapan pada perdamaian di Semenanjung Korea, menyusul pernyataan Kim Jong Un yang ingin mengajak dialog dengan Korea Selatan dalam pidato tahun barunya.

Selain itu, pada bulan Juli, Kim turut mengumumkan jika Korea Utara bakal mengakhiri program nuklirnya dan mulai fokus membangun perekonomian Korea Utara.

Terbukti sepanjang 2018, Korea Utara hampir tidak pernah terdengar melakukan rangkaian uji coba misil maupun nuklirnya.

Meski belakangan, tersiar kabar bahwa mereka telah melakukan uji coba bersenjataan jenis baru, serta ada laporan tentang hasil citraan satelit yang menunjukkan pembangunan di lokasi uji coba misilnya.

Wacana Denuklirisasi Korea Utara

Dua hal yang menjadi fokus perhatian dunia terhadap Korea Utara di sepanjang 2018 adalah wacana denuklirisasi dan perkembangan hubungannya dengan Korea Utara.

Berawal dari pertemuan tingkat tinggi yang dilangsungkan antara Kim Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 12 Juni di Singapura.

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar lima jam di Hotel Capella di Pulau Sentosa tersebut diakhiri dengan penandatanganan sebuah kesepakatan denuklirisasi Korea Utara, namun tanpa menyebutkan cara maupun waktu yang ditentukan.

Semenjak pertemuan tersebut desakan kepada Korea Utara untuk segera melucuti persenjataan dan misil nuklirnya dengan cara yang dapat diverifikasi dan tak dapat dikembalikan semakin menguat.

Pyongyang juga sempat mengklaim telah menghancurkan salah satu siklus nuklirnya di Punggye-ri, bahkan sebelum pertemuan dengan Washington.

Namun banyak pihak yang meragukan langkah tersebut karena tidak adanya tim yang mampu melakukan verifikasi secara langsung.

Persoalan denuklirisasi Korea Utara juga telah menjadi tarik ulur antara Pyongyang dengan pihak Amerika Serikat.

Korea Utara yang mengklaim telah melakukan sejumlah kemajuan dalam proses denuklirisasi, menuntut kepada AS untuk dapat mengurangi sanksi yang dibebankan kepada negara itu.

Namun sebaliknya, Washington bersikeras bahwa sanksi harus dipertahankan sampai setelah Pyongyang mampu membuktikan telah melakukan pelucutan teknologi dan persenjataan nuklir maupun misilnya, serta melakukan denuklirisasi secara penuh, terverifikasi, dan tak dapat dikembalikan.

Kedua pihak telah mengutus perwakilan masing-masing untuk saling bertemu, menindaklanjuti kesepakatan yang ditandatangani di Singapura.

Beberapa kali pertemuan telah dilangsungkan dengan AS mengutus Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, sementara Korea Utara diwakili pejabat seniornya, termasuk orang nomor dua di negara itu, Kim Yong Chol.

Terakhir, rencana pertemuan antarpejabat tinggi kedua negara yang dijadwalkan dilangsungkan di New York pada awal November lalu, harus dibatalkan karena pihak Korea Utara yang merasa tidak siap.

Sejak saat itu, pembahasan kedua negara terkait denuklirisasi Korea Utara seolah mandeg.

Padahal, Presiden Trump berharap untuk dapat kembali bertemu dengan Kim Jong Un pada awal-awal tahun 2019.

Sementara, Pyongyang justru mengancam bakal mengembalikan pengembangan program nuklirnya jika AS tidak segera mengabulkan permintaan Korea Utara untuk mengurangi sanksi.