Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2018: Kembalinya Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia

Kompas.com - 29/12/2018, 12:35 WIB
Ardi Priyatno Utomo

Penulis

 

Kepemimpinan Mahathir di Periode Kedua

Setelah dilantik menjadi PM ketujuh Malaysia, hingga saat ini lebih dari 100 hari Mahathir telah memimpin Negeri "Jiran" tersebut.

Dalam pidatonya bertajuk "100 Hari Pemerintahan Pakatan Harapan" pada Agustus lalu, Mahathir mengklaim memenuhi 21 dari total 60 janji kampanye.

Salah satu janji yang menurut Mahathir telah ditepati adalah memperkuat divisi anti-korupsi melalui pendirian Komite Kabinet Khusus Anti-korupsi (JKKMAR).

Baca juga: 100 Hari Pertama, Mahathir Klaim Penuhi 21 dari 60 Janji Kampanye

"Komitmen pemerintahan ini adalah agar rakyat Malaysia tahu bahwa kami mempunyai integritas dan tidak korupsi," kata Mahathir saat itu.

Shofwan menjelaskan, Mahathir telah mendorong peninjauan kembali proyek-proyek yang dibiayai dengan utang karena berkaitan dengan upaya menunjukkan pemerintahannya bebas korupsi.

Apalagi pada awal dia menjabat, PM yang juga anggota parlemen konstituen Langkawi itu menyebut kondisi keuangan Malaysia tidak terpelihara.

Dia menyebut Malaysia memiliki utang 1 triliun ringgit, sekitar Rp 3.504 triliun, dan menuding utang itu disebabkan kesalahan rezim Najib.

Dihadapkan pada kondisi utang yang menggunung, Shofwan mengatakan Mahathir memilih untuk meninjau proyek yang dianggap mahal dan belum perlu.

"Saya kira Mahathir melakukan review untuk memastikan proyek ini sudah dihitung sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Malaysia," imbuhnya.

Terkait dengan keterbukaan, Mahathir dalam pidatonya menyebut pemerintahannya tak melarang pemberitaan media ataupun melontarkan kritikan.

Namun, kebebasan itu tidak boleh sampai pada taraf di mana ada pihak yang melapor karena merasa diprovokasi sehingga saling bermusuhan.

"Apa yang dimaksud dengan provokasi tersebut nantinya bakal mendapat penjabaran," tutur pemimpin terpilih tertua dunia itu.

Riza menuturkan, keterbukaan itu bakal menjadi dilema tersendiri bagi Mahathir. Sebab keterbukaan berarti tuntutan tinggi untuk transparansi dan antisipasi publik.

Keterbukaan Mahathir bakal ditentukan oleh para politisi di koalisi Pakatan. "Atau Mahathir bakal mengurangi cara lama yang diwariskan dari waktu ke waktu," tuturnya.

Terkait penyidikan skandal 1MDB, Riza menyebut masih berada dalam tahap awal, dan dia memprediksi bakal ada kompromi antara Mahathir dengan UMNO maupun Najib.

Baca juga: Najib Razak dan Kroninya Didakwa Rampas Uang Rakyat Rp 24 Triliun

Hubungan dengan China dan Singapura

Ketika Mahathir menjabat pada periode pertama, hubungan Malaysia dan Singapura tidak terlalu mesra. Karena itu pakar menilai naiknya kembali Mahathir direspon dengan cemas.

Mahathir kemudian langsung melakukan sejumlah kebijakan dengan mengevaluasi proyek yang pernah disepakati di era Najib.

Antara lain Jalur Kereta Cepat Kuala Lumpur-Singapura (HSR), dan sempat mewacanakan pembangunan pulau di gugus bebatuan yang berdekatan dengan Singapura.

Baca juga: Mahathir Negosiasi Ulang Proyek Kereta Cepat Kuala Lumpur-Singapura

Untuk China, Mahathir pada masa kampanye sempat mengatakan dia bakal mengevaluasi investasi yang dilakukan di Malaysia.

Perkataan itu dia tegaskan kembali setelah dilantik menjadi PM. Dalam wawancara dengan SCMP Juni lalu, dia berkata tak bisa mengesahkan investasi yang dianggap berat sebelah.

Mahathir menyerang Najib karena proyek tersebut langsung diserahkan kepada Perusahaan Konstruksi Komunikasi China tanpa melalui proses lelang.

Saat itu, Najib telah diperingatkan bahwa pengembang bakal menggunakan hampir 100 persen bahan bangunan maupun pekerja dari China.

Mahathir tidak bisa menerima jika mempunyai kontrak kerja sama dengan China, maka seluruh proses pengerjaan harus dilakukan oleh China.

"Meminjam uang, menyerahkan kontrak, mengimpor bahan bangunan dan pekerja dari China, bahkan harus melakukan pembayaran ke sana adalah sesuatu yang tidak saya terima," tegas Mahathir.

Peneliti dari Centre For Strategic & International Studies Fitriani mengungkapkan, Mahathir berusaha menunjukkan posisi tegas bahwa negaranya tak bisa didikte oleh kapital.

Dia memaparkan antara lain Proyek Sabuk dan Jalan yang dikaji oleh Mahathir pada Agustus, atau memajukan batas laut pelabuhan Johor Baru yang sempat menimbulkan ketegangan dengan Singapura.

Baca juga: Mahathir Ingin Tingkatkan Hubungan dengan China, Tapi...

"Mahathir berusaha menunjukkan Malaysia bakal menjadi lebih kuat dan asertif di bawah kepemimpinannya," papar Fitriani.

Sementara Riza menilai Mahathir tetap bakal memainkan isu anti-China. Namun, dia bakal selektif melihat proyek yang dia dukung maupun yang bakal dihentikan.

Dia mencontohkan proyek pembangunan pabrik baja yang berlokasi di Kuantan. Riza berujar proyek tersebut dianggap menguntungkan karena 90 persen produksinya bisa diekspor.

"Saya kira Mahathir bakal mengevaluasi satu per satu proyek secara hati-hati supaya publik juga mengetahui kalau dia tidak melanggar," tukasnya.

Baca juga: Mahathir Evaluasi Semua Mega Proyek yang Dirancang Najib Razak

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com