WASHINGTON, KOMPAS.com - Penutupan sebagian layanan atau shutdown parsial pemerintah AS dipastikan masih akan berlangsung hingga awal tahun depan, menyusul tidak tercapainya kesepakatan dalam sidang Kongres yang digelar Kamis (27/12/2018).

Sidang yang digelar setelah jeda libur Natal tersebut hanya berlangsung beberapa menit lantaran anggota Senat yang belum kembali.

Sidang pun diputuskan untuk ditunda hingga Rabu (2/1/2019) pekan depan, atau bertepatan dengan hari terakhir masa tugas anggota Kongres saat ini.

Dengan demikian, shutdown yang sudah berlangsung selama sepekan akan tetap berlanjut hingga setidaknya lima hari kedepan.

Shutdown yang terjadi untuk kali ketiga sepanjang pemerintahan Presiden Donald Trump ini, terjadi setelah Kongres tidak menyetujui permintaan anggaran yang diajukan Trump untuk mendanai Tembok Perbatasan sebesar 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 72 triliun).

Baca juga: Trump: Shutdown Tak Berhenti Sebelum Saya Mendapat Tembok Perbatasan

Kongres hanya bersedia memberikan dana 1,3 miliar dollar AS (sekitar Rp 18,9 triliun) untuk proyek Tembok Perbatasan AS-Meksiko.

Sementara Trump menolak menandatangani rancangan undang-undang belanja yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan pemerintahan. Pemerintahan AS pun mengalami shutdown parsial terhitung sejak Sabtu (22/12/2018) tengah malam.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders menuding pihak Partai Demokrat telah secara terbuka memilih untuk membiarkan pemerintahan mengalami shutdown untuk melindungi para imigran ilegal daripada warga Amerika.

Dia menambahkan, presiden tidak akan bersedia menandatangani proposal yang tidak memprioritaskan keselamatan dan keamanan negara.

Trump sebelumnya telah menegaskan dirinya tidak akan menyerah sebelum pengajuan Tembok Perbatasannya disetujui.

Baca juga: Pemerintah AS Terancam Tutup Hingga Tahun Depan

Dalam serangkaian twitnya pada Kamis (27/12/2018), Trump kembali menuding Partai Demokrat telah mendorong terjadinya para imigran ilegal.

"Perbatasan selatan yang terbuka dan kejahatan berskala besar yang datang dengan kebodohan," tulis Trump di akun Twitter-nya.

"Harus menghentikan perdagangan narkoba dan manusia, anggota geng dan para penjahat datang ke negara kita," tulis Trump dalam twit lainnya.

Sementara pihak Partai Demokrat, dan sebagian dari Republik, telah menuduh presiden terlalu membesar-besarkan bahaya imigran ilegal demi keuntungan politiknya.

"Tidak ada akhir yang terlihat dari shutdown pemerintahan Presiden," tulis Dick Durbin, Senator senior dari Demokrat dalam twitnya.

Baca juga: Karena Isu Dana Tembok Perbatasan Rp 72 Triliun, AS Kembali Shutdown

"Dia (Trump) telah mengambil pemerintahan kita sebagai sandera atas permintaannya yang keterlaluan untuk Tembok Perbatasan senilai 5 miliar dollar AS yang hanya akan berakhir sia-sia dan tidak efektif," tambahnya.

Selama shutdown parsial berlangsung dan RUU pembelanjaan tidak disetujui, sekitar 800.000 pegawai federal tidak mendapatkan gaji mereka dan sebagian layanan pemerintahan AS menjadi tidak berfungsi.