WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Penutupan layanan pemerintah Amerika Serikat (AS) ( shutdown) secara parsial terancam berlangsung hingga Tahun Baru.

Prediksi itu dihembuskan acting Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney, sebagaimana diwartakan BBC dan The Guardian Minggu (23/12/2018).

Shutdown dimulai pada Sabtu dini hari waktu setempat (22/12/20180 setelah Presiden Donald Trump dan mendapatkan pendanaan untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko.

Baca juga: Karena Isu Dana Tembok Perbatasan Rp 72 Triliun, AS Kembali Shutdown

Trump meminta dana 5 miliar dollar AS (Rp 72,8 triliun). Namun Partai Demokrat hanya menyanggupi 1,3 miliar dollar AS (Rp 18,9 triliun).

Mulvaney menyalahkan Partai Demokrat yang disebutnya terlalu bersikukuh dengan sikap kiri mereka, dan berujar ada kemungkinan shutdown berlangsung melebihi 28 Desember.

"Jika itu terjadi tidak menutup kemungkinan shutdown bakal berlangsung saat masa jabatan baru Kongres dimulai pada 3 Januari," terang Mulvaney kepada ABC.

"Seperti inilah rupa Washington ketika Anda memiliki presiden yang menolak untuk pasrah dengan apa yang ingin didapatkannya," lanjut Mulvaney.

Dalam wawancara terpisah dengan Fox News, Direktur Kantor Manajemen dan Bujet itu berujar saat ini pihak Partai Republik telah mengajukan penawaran baru.

Saat ini, mereka tengah menunggu respon dari pemimpin minoritas Demokrat di Senat Chuck Schumer. Mulvaney tak menyebutkan jumlah persisnya.

Senator Jeff Merkley dari Demokrat membenarkan partainya berusaha mengeblok langkah Presiden Trump mendapatkan dana tembok perbatasan.

"Itu benar. Tembok kokoh dengan tinggi sembilan meter dengan bahan dasar baja dan runcing di ujungnya jelas langkah yang tidak pintar," kritik Merkley.

Shutdown itu mendapat reaksi dari Komite Bidang Luar Negeri Senat Bob Corker yang berasal dari Republik. Dia menuduh Trump menjadikan shutdown sebagai isu kampanye.

Corker menyebut perseteruan itu sudah diatur sehingga seolah-olah Trump sedang bertarung. "Benar-benar tak berguna dan sembrono," keluhnya di CNN.

Akibat shutdown ini, para pegawai sembilan dari 15 kementerian dan badan negara termasuk Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Kehakiman tak digaji.

Ratusan ribu pegawai negeri AS terpaksa dirumahkan atau mengalami furlough, atau bekerja namun tak mendapat bayaran.

Ini merupakan shutdown ketiga yang terjadi di AS sepanjang Trump menjabat. Shutdown pertama terjadi pada Januari lalu, atau tepat setahun dia menjabat.

Baca juga: Trump Ancam Shutdown jika Tak Dapat Dana Bangun Tembok Meksiko