WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Korea Utara (Korut) melalui media resminya KCNA telah memberikan definisinya soal denuklirisasi kepada Amerika Serikat (AS).

Karena itu, pakar memprediksi diplomasi yang terjadi di kawasan timur laut Asia itu bisa berada di titik terendah maupun tertinggi pada 2019 mendatang.

Sebelumnya KCNA melansir editorital bahwa Pyongyang merasa kecewa dengan desakan AS supaya mereka menyerahkan senjata nuklir mereka, namun sanksi masih dijalankan.

Baca juga: Trump Bakal Kabulkan Permintaan Kim Jong Un setelah Denuklirisasi

Diwartakan Newsweek Kamis (20/12/2018), Korut mengeluhkan AS memaksakan denuklirisasi mereka dengan cara yang mereka sebut "gangster".

Karena itu, mereka menyebut tindakan AS itu disebabkan oleh "pemahaman salah" tentang apa yang mereka sebut sebagai denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Dalam ulasannya, KCNA menyindir AS harus belajar geografi dan menyatakan AS harus membuat keterangan akurat tentang apa itu denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Ketika membicarakan tentang denuklirisasi Semenanjung Korea, KCNA menjelaskan tidak sekadar menyebut Republik Demokratik Rakyat Korea (nama resmi Korut).

Namun juga Korea Selatan ( Korsel) di mana Washington menempatkan kekuatan militernya, termasuk juga senjata nuklir.

"Ketika kami membicarakan denuklirisasi Semenanjung Korea, berarti melenyapkan segala ancaman nuklir dari Utara dan Selatan serta area sekitarnya," terang KCNA.

Pakar Universitas California Selatan David Kang berkata relasi antara AS dan Korut yang terjadi saat ini merupakan momen bersejarah.

Karena itu yang kini timbul dalam benaknya adalah strategi apa yang dipaparkan pemerintahan Presiden Donald Trump menyikapi perkembangan di Korut.

"Pertanyaan yang berada di pihak Amerika adalah apa yang bisa kami lakukan, atau apa yang bisa kami tawarkan di meja perundingan," tutur Kang.

Mantan Duta Besar AS untuk Korsel Thomas Hubbard menuturkan, 2019 bakal menjadi tahun dramatis baik bagi Trump maupun Pemimpin Korut Kim Jong Un.

"Saya kira tahun depan bakal penuh dengan kerja keras. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memengaruhi keputusan presiden," terangnya.

Baca juga: Korut: AS Harus Singkirkan Senjata Nuklirnya jika Ingin Denuklirisasi

Hubbard merasa meski nanti Demokrat yang merupakan oposisi menguasai House of Representatives, upaya perundingan dengan Korut tak bakal diganggu.

Sebabnya Demokrat lebih sibuk menyoroti Trump dari sisi dugaan dia dimenangkan Rusia dalam Pilpres 2016 maupun perkembangan ekonomi AS saat ini.

Hubbard melanjutkan, dia lebih nyaman jika Korsel yang memimpin upaya perundingan dengan Korut jika melihat pertemuan antara Kim dengan Presiden Moon Jae-in.

Sepanjang 2018 ini, Kim dan Moon telah tiga kali dan menghasilkan sejumlah keputusan penting. Antara lain penghapusan ranjau di Area Keamanan Bersama.

Kemudian militer dua Korea melakukan inspeksi bersama dalam nuansa damai sejak mereka dipisahkan akibat Perang Korea 1950-1953.

"Saya merupakan orang Amerika yang lebih nyaman jika Korsel memimpin upaya untuk membawa Korut lebih mendekat kepada dunia," tutur Hubbard.

Meski begitu, baik Hubbard maupun Kang sepakat tahun depan kecil kemungkinan AS maupun Korut bakal mengalami ketegangan seperti 2017.

Saat itu, Trump dan Kim saling perang komentar di mana Trump sempat menyebut Kim sebagai "Si Pria Roket", dan mengancam bakal memberikan "api serta kemarahan".

Baca juga: Trump Berharap Dapat Bertemu Kim Jong Un pada Awal 2019