Rencana Rusia Undang Pemimpin Hamas ke Moskwa Bikin Israel Geram

TEL AVIV, KOMPAS.com - Israel selama beberapa pekan terakhir geram atas undangan Rusia terhadap pemimpin Hamas IsmailHaniyeh untuk mengunjungi Moskwa akhir bulan ini.

Keberatan itu telah diajukan oleh kedutaan besar Israel di Moskwa dan dalam pembicaraan dengan kedutaan besar Rusia di Tel Avil.

Seperti diketahui, Haniyeh diundang ke Moskwa untuk berunding dengan pejabat Rusia mengenai perkembangan terakhir di Palestina dan terkait hubungan bilateral.

Baca juga: Dapat Suntikan Dana dari Qatar, Pekerja Hamas Akhirnya Gajian

Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Rusia.

Diwartakan The Times of Israel, Selasa (18/12/2018), pejabat Rusia menolak komplain yang diajukan, dengan menyebut Israel juga telah berunding dengan Hamas meski secara tidak langsung.

Israel terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan Hamas, yang dimediasi oleh pejabat Mesir dan PBB untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Hubungan Israel dan Rusia menjadi tegang dalam beberapa bulan terakhir sejak jatuhnya pesawat Rusia di Suriah selama serangan yang digelar oleh Israel.

Namun, delegasi militer Israel baru saja kembali dari Moskwa pada Selasa untuk memulihkan hubungan kerja sama keamanan.

The Jerusalem Post mengabarkan, dalam perjalanannya ke ibu kota Rusia, Haniyeh diperkirakan akan berhenti di Kairo, Mesir.

Di sana, dia juga dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan pejabat intelijen Mesir tentang perkembangan terakhir di Jalur Gaza, khususnya upaya Mesir untuk mengatur gencatan senjata.

Seorang pejabat otoritas Palestina di Ramallah mengatakan, rusia tertarik untuk berperan dalam menyelesaikan perseturan Hamas dan Fatah.

"Harapannya, Rusia akan mampu membujuk Hamas untuk mengakhiri perselisihan," katanya.

Baca juga: Dituduh Bunuh Dua Warga Israel, Rumah Pria Palestina Dihancurkan

Dengan begitu, pemerintah otoritas Palestina di Ramallah dapat mengambil tanggung jawab penuh atas Jalur Gaza.

Pada Minggu lalu, Haniyeh menyerukan berakhirnya perselisihan dengan Fatah dan siap bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dia mengaku siap mencapai persatuan di Palestina, termasuk pembentukan pemerintah yang bersatu secara nasional dan menggelar pemilu dalam waktu tiga bulan ke depan.