Australia Akhirnya Bentuk KPK Tingkat Federal - Kompas.com

Australia Akhirnya Bentuk KPK Tingkat Federal

Kompas.com - 13/12/2018, 21:33 WIB
Scott Morrison terpilih sebagai perdana menteri baru Australia pada Jumat (24/8/2018). (AFP/Mark Graham) Scott Morrison terpilih sebagai perdana menteri baru Australia pada Jumat (24/8/2018). (AFP/Mark Graham)

 CANBERRA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pembentukan komisi pemberantasan korupsi tingkat federal, setelah mendapat terus mendapat tekanan dari politisi lintas-fraksi di parlemen.

Partai Buruh yang beroposisi, Partai Hijau, dan partai politik kecil selama ini berkampanye bagi dibentuknya lembaga antikorupsi, dengan dasar sistem yang ada saat ini sudah tak memadai lagi.

Sebelumnya dalam akhir masa sidang parlemen, Morrison mengatakan pemerintahannya tak akan menentang pembentukan lembaga ini di tingkat nasional.

Namun saat itu dia menyebutnya sebagai isu kecil yang dibesar-besarkan pihak oposisi.


Baca juga: Otoritas Australia Sita Tupai yang Diselundupkan dari Bali

Saat ini di Australia, lembaga pemberantasan korupsi berada di tingkat negara bagian dengan kewenangan di lingkup negara bagian tersebut.

Dalam pengumumannya pada Kamis (13/12/2018), PM Morrison menegaskan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan dan pegawai negeri sangat penting artinya.

Lembaga baru ini akan memiliki dua divisi, yaitu divisi integritas penegak hukum dan divisi integritas sektor pegawai negeri.

"Kami mempelajari semua alternatif yang ada. Kami percaya inilah cara terbaik untuk itu. Cara paling masuk akal, terukur, dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mengatasi permasalahan ini," kata Morrison.

Pemerintah akan membentuk jabatan baru yang disebut Komisaris Integritas Commonwealth, yang memiliki kewenangan pengawasan atas kedua divisi tersebut.

Di bawah pejabat ini juga akan ditunjuk dua komisaris, yaitu Komisaris Integritas Penegak Hukum dan Komisaris Integritas Sektor Pegawai Negeri.

Divisi penegak hukum merupakan perluasan dari lembaga yang sudah ada yang memiliki yurisdiksi atas Kepolisian Federal, Austrac (semacam PPATK), Departemen Dalam Negeri dan bagian dari Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air.

Sementara divisi sektor pegawai negeri akan mencakup sektor pegawai negeri lainnya termasuk seluruh anggota parlemen, pegawai departemen, pegawai lembaga negara, dan pegawai peradilan federal.

"Komisi integritas pegawai negeri akan menyelidiki tuduhan-tuduhan kriminal di sektor pegawai negeri," kata Jaksa Agung Australia Christian Porter.

Kedua divisi KPK Australia ini berwenang menyelidiki dugaan korupsi. Pemerintah akan membuat perubahan pada Kitab UU Hukum Pidana untuk memastikannya sesuai standar modern.

Morrison bersikukuh bahwa pemerintah telah mengupayakan pembentukan KPK ini sejak Januari lalu, ketika Malcolm Turnbull masih menjabat perdana menteri.

Baca juga: Dua Pencuri di Australia Bobol Bank Pakai Eskavator

Dia membantah pendapat bahwa pemerintahannya terpaksa dalam membentuk KPK, karena posisi mereka kini minoritas di parlemen.

"Hal ini dilakukan setelah pertimbangan panjang dan berhati-hati," ujarnya.

Bulan lalu Komisi Pegawai Negeri Australia mengungkapkan lebih dari 4.300 pegawai negeri tingkat federal mengaku menyaksikan perilaku korupsi di lingkungan kerjanya.

Hampir 80 pegawai negeri diselidiki dalam kasus korupsi dan 72 orang di antaranya diputuskan melanggar kode etik PNS.


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Aris Indonesian Idol Terkait Kasus Narkoba

Polisi Tangkap Aris Indonesian Idol Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Dapat Adipura Kategori Pasar, Ini Tanggapan Wali Kota Jakarta Selatan

Dapat Adipura Kategori Pasar, Ini Tanggapan Wali Kota Jakarta Selatan

Megapolitan
Datangi KPK, Menteri Kesehatan Bahas Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan

Datangi KPK, Menteri Kesehatan Bahas Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan

Nasional
Saat Uni Soviet Mengorbankan Anjing untuk Mengalahkan Tank Jerman

Saat Uni Soviet Mengorbankan Anjing untuk Mengalahkan Tank Jerman

Internasional
Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Muhibah Pinisi Bakti Nusa, Menautkan Kepulauan Nusantara

Muhibah Pinisi Bakti Nusa, Menautkan Kepulauan Nusantara

Regional
Kasus Bupati Cianjur, KPK Panggil Empat Kepala Sekolah

Kasus Bupati Cianjur, KPK Panggil Empat Kepala Sekolah

Nasional
Parlemen Venezuela Ajak Militer dan Pejabat Sipil Melawan Maduro

Parlemen Venezuela Ajak Militer dan Pejabat Sipil Melawan Maduro

Internasional
Jokowi Bertemu Ketum Parpol, PSI Makin Yakin Jokowi Unggul di Debat

Jokowi Bertemu Ketum Parpol, PSI Makin Yakin Jokowi Unggul di Debat

Nasional
Komnas HAM Duga Pelaku Pembunuhan Dukun Santet Tahun 1998-1999 Orang Terlatih

Komnas HAM Duga Pelaku Pembunuhan Dukun Santet Tahun 1998-1999 Orang Terlatih

Nasional
Pengalaman Mencoba Akses WiFi Gratis di Stasiun Jabodetabek...

Pengalaman Mencoba Akses WiFi Gratis di Stasiun Jabodetabek...

Megapolitan
Berpose dengan Senapan, Perempuan Ini Mengaku Tak Sengaja Tembak Pacarnya

Berpose dengan Senapan, Perempuan Ini Mengaku Tak Sengaja Tembak Pacarnya

Internasional
Sarana dan Prasarana Canggih yang Akan Dibangun di TPST Bantargebang

Sarana dan Prasarana Canggih yang Akan Dibangun di TPST Bantargebang

Megapolitan
Konsulat Malaysia Tak Kirim Bantuan Hukum untuk Warganya yang Terjerat Kasus Pijat Ilegal

Konsulat Malaysia Tak Kirim Bantuan Hukum untuk Warganya yang Terjerat Kasus Pijat Ilegal

Regional
4 Fakta Pengedar yang Simpan dan Konsumsi Narkoba di Sekolah Jakarta Barat

4 Fakta Pengedar yang Simpan dan Konsumsi Narkoba di Sekolah Jakarta Barat

Megapolitan

Close Ads X