Bangun Rumah Rakyat Tanpa Pondasi, Pejabat China Dihukum

BEIJING, KOMPAS.com - Seorang petugas partai di wilayah barat daya China dijatuhi hukuman setelah membangun rumah untuk warga miskin di luar ketentuan.

Dia membangun rumah itu dengan menggunakan uang negara tetapi menyalahi aturan karena membangun pondasi rumah dengan menggunakan batu bata berongga.

Pada April lalu otorita berwenang berencana melakukan inspeksi pembangunan rumah di desa Shunhe, wilayah Qianxi, provinsi Guizhou.

Baca juga: Diduga Sajikan Daging Trenggiling, Sejumlah Pejabat China Diselidiki

Saat mendengar rencana inspeksi itu, ketua partai setempat Du Zhengguo kemudian menyewa kontraktor pada 6 Februari dan memerintahkan agar pembangunan rumah itu selesai pada 13 Februari.

Namun, untuk mempercepat pembangunan, rumah yang dibangun untuk keluarg Jin itu didirikan tanpa pondasi.

Alhasil, lantai rumah yang dibuat dari semen langsung dibuat di atas tanah. Hal inilah yang kemudian diketahui tim pemeriksa.

Temuan itu membuat Komisi Disiplin Partai memanggil Du Zhengguo untuk dimintai keterangan.

Saat diperiksa pada 8 April atau lima hari setelah inspeksi, Du mengakui dia memerintahkan kontraktor menggunakan bata berongga untuk pondasi dan menutupinya dengan semen.

"Saya memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi saya tidak memeriksa sendiri bangunan itu," kata Du dalam pemeriksaan.

Komisi disiplin partai dikabarkan menjatuhkan hukuman untuk Du Zhengguo tetapi tidak dirinci jenis hukuman yang diterima pria itu.

Pada awal 2017, pemerintah desa Shunhe mengucurkan bantuan untuk keluarga miskin untuk mendapatkan rumah yang layak huni.

Bantuan "bedah rumah" ini merupakan bagian dari upaya Beijing untuk mengurangi angka kemiskinan.Apalagi Guizhou adalah provinsi paling melarat di China.

Untuk keperluan bedah rumah ini, keluarga Jin mendapatkan bantuan subsidi membangun rumah sebesar 35.000 yuan atau sekitar Rp 74 juta.

Namun, dari seluruh anggota keluarga Jin yang masih tinggal di desa itu adalah orang tua berusia 83 tahun dan putrinya yang sakit-sakitan.

Sang putra yang berusia 55 tahun sudah pindah untuk mencari pekerjaan. Alhasil keluarga itu tak mampu membangun sendiri rumah mereka.

Menurut laporan PBB, setidaknya 5,7 persen warga China hidup di bawah garis kemiskinan.
Dan, Presiden Xi Jinping bertekad untuk menghapuskan kemiskinan dari seluruh wilayah China pada 2020.

Baca juga: Terbukti Korupsi, Anak dan Istri Mantan Pejabat China Dipenjara

Salah satu caranya adalah memindahkan warga pedesaan dan daerah rawan bencana alam ke lokasi baru yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah China juga berupaya mengembangkan turisme dan e-commerce untuk membantu warga desa mendapatkan pekerjaan.

Pada Maret lalu, pemerintah China berniat memindahkan 2,8 juta orang dari kawasan yang "kurang bersahabat" ke wilayah yang lebih baik.