GAZA, KOMPAS.com - Para pekerja di pemerintahan Hamas di Jalur Gaza akhirnya menerima pembayaran gaji mereka untuk bulan kedua, Jumat (7/12/2018).
Pembayaran gaji karyawan pemerintahan Hamas itu setelah Qatar menyuntikkan lebih banyak dana ke wilayah tersebut atas persetujuan Israel.
Kementerian keuangan yang dijalankan Hamas mengumumkan melalui media lokal bahwa uang tersebut akan didistribusikan selama dia hari, dengan para karyawan akan menerima 50 persen dari gaji mereka.
Ratusan pegawai dari berbagai departemen pemerintahan Hamas telah mengantre di luar bank-bank di Jalur Gaza sejak pagi hari. Demikian dilaporkan AFP.
Baca juga: Menhan Israel kepada Hamas: Kami Memberi Makan Monster
Salah seorang pegawai di Kementerian Perempuan di Gaza, Doaa (36), mengaku telah mengantri di bank sejak pagi untuk mengambil gajinya.
" Gaji ini membantu kami untuk menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan anak-anak kami, meskipun jumlahnya tidak seberapa," kata dia.
Suntikan dana dari Qatar ke wilayah Gaza tersebut merupakan bagian kesepakatan dari gencatan senjata tak resmi antara Hamas dengan Israel.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut dicapai setelah terjadinya peningkatan kekerasan antara Hamas dengan Israel.
Namun buntut dari tercapainya gencatan senjata, menteri pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mengundurkan diri, setelah menilai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dianggap terlalu lunak kepada Hamas.
Dalam kesepakatan tersebut, Qatar akan memberikan dana total sebesar 90 juta dollar AS (sekitar Rp 1,3 triliun) yang diberikan dalam enam kali pembayaran, masing-masing sebesar 15 juta dollar AS.
Pembayaran pertama telah dilakukan pada November lalu, dan untuk bulan kedua telah dikirimkan ke Gaza, pada Kamis (6/12/2018) melalui duta besar Qatar, Mohammed al-Emadi.
Dana tersebut sebagian besar akan didistribusikan untuk membayar gaji para pejabat dan pegawai Hamas. Demikian disampaikan sumber dari otoritas setempat.
Perwakilan Qatar untuk Gaza tersebut juga telah bertemu dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniya.
Hamas telah mengontrol wilayah Gaza sejak 2007, kemudian mempekerjakan sekitar 40.000 pegawai, setelah kelompok Fatah, saingannya, melarang petugasnya bekerja untuk mereka.
Baca juga: Hamas Sambut Gembira Mundurnya Menhan Israel
