LONDON, KOMPAS.com - Para anggota parlemen Inggris pada Selasa (4/12/2018) memulai debat lima hari tentang draf perjanjian antara Inggris dan Uni Eropa soal prosedur Brexit.

Pada 11 Desember mendatang, pemungutan suara akan dilakukan di parlemen untuk menentukan nasib perjanjian itu.

"Warga Inggris ingin agar kita melanjutkan dengan kesepakatan yang menghormati hasil referendum dan memungkinkan kita bersatu lagi sebagai sebuah negara, apa pun pilihan kita," kata Perdana Menteri Inggris Theresa May.

"Inilah kesepakatan yang ditawarkan kepada rakyat Inggris," ucapnya.

Baca juga: Bank Sentral: Brexit Bisa Bikin Ekonomi Inggris Melorot 8 Persen

Masih belum jelas tentang apakah May, yang memimpin pemerintahan minoritas, mampu memenangkan cukup suara untuk meloloskan kesepakatan itu..

Tanpa kesepakatan, maka Inggris mulai 29 Maret 2019 otomatis keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Itu berarti banyak undang-undang dan aturan Uni Eropa yang tadinya berlaku bagi Inggris, akan tidak berlaku lagi. Banyak kalangan khawatir mengenai kemungkinan terjadinya kekacauan besar.

Warga Uni Eropa yang tinggal dan bekerja di Inggris mendadak tidak berhak lagi mendapat izin tinggal dan kerja, demikian juga sebaliknya berlaku bagi warga Inggris di Uni Eropa.

Kelompok garis keras anti-Uni Eropa dalam partai menyebut Inggris terlalu dekat dengan Uni Eropa dan berencana untuk menentangnya.

Anggota parlemen pro-Uni Eropa di seluruh spektrum politik mengatakan kesepakatan itu lebih buruk daripada tetap di blok.

Kritik dari berbagai arah

Partai-partai oposisi, termasuk Partai Buruh yang merupakan partai terbesar kedua di Inggris, menyatakan akan menentang kesepakatan itu.

Jika May tidak berhasil meloloskan rancangan kesepakatan, dia bisa saja memutuskan untuk mengundurkan diri atau melaksanakan pemilu atau referendum baru.

Baca juga: Menjamu Raja Belanda, Ratu Elizabeth II Bicara Brexit untuk Kali Pertama

Semua langkah itu akan membawa Inggris dalam situasi ketidakpastian.

Bank sentral Inggris, Bank of England, pada pekan lalu memperingatkan, jika Inggris keluar tanpa kesepakatan maka akan berdampak parah bagi ekonomi dan perdagangan Inggris yang bisa anjlok sampai 8 persen.

Jajak pendapat terakhir menunjukkan, hanya kurang dari 30 persen pemilih Inggris setuju dengan kesepakatan itu.

Dalam referendum Mei 2016, ada 52 persen pemilih yang setuju Inggris keluar dari Uni Eropa.