Kapal Angkatan Lautnya Ditahan Rusia, Presiden Ukraina Tanda Tangani UU Darurat

KIEV, KOMPAS.com - Presiden Ukraina Petro Poroshenko telah menandatangani undang-undang darurat, pada Rabu (28/11/2018), menyusul situasi yang memanas dalam hubungannya dengan Rusia yang menahan tiga kapal angkatan lautnya.

"Presiden Poroshenko telah menandatangani undang-undang (darurat)," kata juru bicara kepresidenan Ukraina, Svyatoslav Tsegolko melalui akun Facebook-nya.

Melansir dari AFP, undang-undang darurat yang diajukan pada Senin (26/11/2018) itu, mendapat dukungan dari parlemen Ukraina, Verkhovna Rada dan akan diberlakukan di daerah perbatasan selama 30 hari.

Tidak dijelaskan kapan pastinya undang-undang darurat tersebut mulai diberlakukan. Beberapa pejabat Ukraina menyebut situasi darurat telah dimulai sejak Senin (26/11/2018), namun juru bicara kepresidenan tidak memberi komentar.

Baca juga: Kapal Perangnya Ditembak Rusia, Ukraina Berniat Umumkan UU Darurat

Poroshenko menyerukan agar segera diambil tindakan setelah pasukan Rusia menembaki, merebut, dan menahan tiga kapal milik angkatan lautnya di Selat Kerch, lepas pantai Crimea, Minggu (25/11/2018).

Pada Selasa (27/11/2018), Poroshenko memperingatkan bahw negaranya bakal mengerahkan kekuatan penuh, mempersiapkan militernya, dan bersiap menghadapi perang skala penuh dengan Rusia.

Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman menyampaikan kepada parlemen bahwa negara harus selalu siap untuk melawan agresi musuh.

Undang-undang darurat tersebut akan diberlakukan di 10 wilayah, termasuk perbatasan dengan Rusia maupun kawasan yang dikuasai kelompok separatis yang didukung Moskwa, termasuk sepanjang pesisir pantai di Laut Azov dan Laut Hitam.

Sebelumnya diberitakan, dengan undang-undang darurat, pemerintah Ukraina akan berwenang membatasi kebebasan sipil yang dijamin konstitusi, seperti kebebasan berkumpul maupun kebebasan berpendapat.

Pemerintah juga akan diberi kewenangan melarang warganya bepergian, memperketat pengawasan di perbatasan maupun barang-barang yang diimpor.

Negara juga meningkatkan kontrol terhadap media. Televisi maupun koran bisa ditutup jika dianggap membahayakan keamanan nasional.

Poroshenko dalam wawancara dengan stasiun televisi pada Selasa (27/11/2018) mengatakan, tujuan undang-undang darurat adalah menunjukkan kepada musuh bahwa mereka akan membayar mahal jika berani menyerang Ukraina.

Rincian mengenai status dan undang-undang darurat yang diberlakukan akan dijelaskan dalam konferensi pers yang akan digelar kementerian pertahanan.

Baca juga: Dianggap Langgar Batas, 3 Kapal AL Ukraina Ditembak dan Ditahan Rusia