Rencana Pemulangan Pengungsi Rohingya Tertunda Usai Pemilu Bangladesh

DHAKA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah Bangladesh untuk dapat mengatasi krisis pengungsi Rohingya terpaksa ditunda hingga tahun depan, setelah digelarnya pemilihan umum.

Pejabat Bangladesh mengatakan, rencana repatriasi tampaknya baru akan ditinjau kembali setelah pemilihan umum yang akan dilangsungkan pada 30 Desember 2018 mendatang.

Proses repatriasi warga Rohingya dari Bangladesh sedianya telah dimulai pada Kamis (15/11/2018) pekan lalu, dengan sebanyak 2.200 pengungsi yang dipulangkan ke Myanmar untuk gelombang pertama.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak satu pun dari 2.200 pengungsi yang ada dalam daftar pemulangan gelombang pertama muncul di titik pemberangkatan.

Baca juga: Warga Rohingya Menolak Dipulangkan, Proses Repatriasi Kembali Batal

Ribuan warga Rohingya justru menggelar aksi demonstrasi memprotes pemulangan tanpa adanya kepastian pemberian status kewarganegaraan Myanmar kepada para pengungsi.

Selain jaminan kewarganegaraan, para pengungsi Rohingya juga menuntut untuk dapat kembali ke kampung halaman mereka yang sebelumnya di Rakhine.

"Saya pikir tidak ada orang yang setuju untuk kembali tanpa jaminan dipenuhi tuntutan mereka," kata Abul Kalam, komisioner bantuan dan pemulangan pengungsi di Bangladesh, dilansir AFP.

Kalam mengatakan, sebuah tindakan baru harus diambil dengan memperhitungkan tuntutan para pengungsi.

Dia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Myanmar agar menerima beberapa tuntutan pengungsi yang masuk akal agar proses repatriasi dapat dilakukan.

Sementara, pemerintah Myanmar setuju menerima Rohingya kembali jika mereka mau menerima Kartu Verifikasi Nasional, yang memungkinkan para pengungsi Rohingya mengajukan permohonan kewarganegaraan.