Rencana Pemulangan Pengungsi Rohingya Tertunda Usai Pemilu Bangladesh

DHAKA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah Bangladesh untuk dapat mengatasi krisis pengungsi Rohingya terpaksa ditunda hingga tahun depan, setelah digelarnya pemilihan umum.

Pejabat Bangladesh mengatakan, rencana repatriasi tampaknya baru akan ditinjau kembali setelah pemilihan umum yang akan dilangsungkan pada 30 Desember 2018 mendatang.

Proses repatriasi warga Rohingya dari Bangladesh sedianya telah dimulai pada Kamis (15/11/2018) pekan lalu, dengan sebanyak 2.200 pengungsi yang dipulangkan ke Myanmar untuk gelombang pertama.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak satu pun dari 2.200 pengungsi yang ada dalam daftar pemulangan gelombang pertama muncul di titik pemberangkatan.

Baca juga: Warga Rohingya Menolak Dipulangkan, Proses Repatriasi Kembali Batal

Ribuan warga Rohingya justru menggelar aksi demonstrasi memprotes pemulangan tanpa adanya kepastian pemberian status kewarganegaraan Myanmar kepada para pengungsi.

Selain jaminan kewarganegaraan, para pengungsi Rohingya juga menuntut untuk dapat kembali ke kampung halaman mereka yang sebelumnya di Rakhine.

"Saya pikir tidak ada orang yang setuju untuk kembali tanpa jaminan dipenuhi tuntutan mereka," kata Abul Kalam, komisioner bantuan dan pemulangan pengungsi di Bangladesh, dilansir AFP.

Kalam mengatakan, sebuah tindakan baru harus diambil dengan memperhitungkan tuntutan para pengungsi.

Dia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Myanmar agar menerima beberapa tuntutan pengungsi yang masuk akal agar proses repatriasi dapat dilakukan.

Sementara, pemerintah Myanmar setuju menerima Rohingya kembali jika mereka mau menerima Kartu Verifikasi Nasional, yang memungkinkan para pengungsi Rohingya mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Namun usulan tersebut ditolak karena pemberian kartu sama dengan menandai mereka sebagai orang asing dan bukan warga negara Myanmar.

Kalam menambahkan, dengan adanya agenda pemilihan yang akan digelar akhir tahun mendatang, keputusan apa pun untuk masalah pemulangan atau relokasi pengungsi dari kamp pengungsian ke Pulau Bhasan Char, Bangladesh, tidak akan berlanjut sampai 2019.

Baca juga: Wapres AS: Persekusi terhadap Rohingya Tak Termaafkan

"Pemilihan umum akan digelar, sehingga pemerintah hanya akan mengambil langkah finalisasi untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemilihan," kata Kalam.

Namun dia menegaskan, pemerintah Bangladesh akan tetap siap untuk memulangkan pengungsi jika ada yag secara sukarela kembali. Bangladesh berjanji tidak akan memaksa siapa pun untuk kembali secara paksa.