Duterte Geram Disebut Bertanggung Jawab atas Kasus Pembunuhan Pengacara

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kesal saat mendengar kritik yang menyebut pemerintah sebagai pihak yang harus disalahkan dalam kasus kematian pengacara hak asasi manusia, Benjamin Ramos.

"Mengapa saya harus membunuh seorang pengacara? Mengapa saya membunuhnya? Untuk apa?" kata Duterte dalam pidatonya yang disampaikan di Boracay, Kamis (8/11/2018).

Ramos merupakan sosok yang dikenal menentang keras kampanye anti-narkoba yang dijalankan pemerintahan Duterte.

Pengacara itu dilaporkan ditembak oleh orang tak dikenal saat meninggalkan kantornya di pusat kota Kabankalan, Pulau Negros, pada Selasa (6/11/2018) malam.

Mendapat tiga luka tembak, Ramos sempat dibawa ke rumah sakit, namun dinyatakan telah meninggal dalam perjalanan.

Baca juga: Sejak Duterte Berkuasa, 34 Pengacara Tewas Ditembak

Politisi dari Partai Anakpawis, Ariel Casilao sebelumnya menyatakan, pemerintahan Duterte bertanggung jawab atas meningkatnya kekebalan hukum di negara itu.

Pendapat senada juga diungkapkan France Castro dari partai ACT Teachers yang mewakili para guru. Dia menyebut ada peran dari pemerintahan Duterte dalam kasus pembunuhan Ramos.

Hal tersebut langsung dibantah kantor kepresidenan Filipina. Juru bicara presiden Salvador Panelo menegaskan, pernyataan yang menyalahkan pemerintah atas kematian Ramos adalah hal ceroboh, tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar.

"Pihak berwenang kini tengah melakukan penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak terhadap kasus tersebut. Pihak terkait akan melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan akan dibawa ke pengadilan," kata Panelo.

"Presiden tidak akan membiarkan siapa pun dalam usaha yang tanpa henti melawan kriminalitas sesuai dengan arahan konstitusi untuk melindungi dan melayani warga," tambahnya seperti dilansir ABS-CBN News.

Ramos yang merupakan pendiri organisasi Persatuan Nasional Pengacara Rakyat (NUPL) menjadi pengacara ke-34 yang tewas dibunuh sejak Duterte berkuasa di 2016.

Organisasi NUPL memperjuangkan klien yang keluarganya menjadi target polisi, militer, maupun death squads dalam operasi pemberantasan narkoba yang dicanangkan Duterte.

NUPL menyatakan, berbagai upaya yang dilakukan Ramos membuat otoritas penegak hukum menjadi gusar.

Dilaporkan, dia dimasukkan dalam daftar orang yang diduga berhubungan dengan gerakan komunis.

Baca juga: Duterte Tawarkan Uang untuk Tembak Polisi yang Tepergok Jual Narkoba