Penghasilan Menkeu Malaysia Lebih Besar dari PM Mahathir

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Penghasilan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng ternyata lebih tinggi dari PM Mahathir Mohamad.

Fakta itu terungkap dalam laporan kekayaan pribadi para pejabat yang untuk pertama kalinya dibuka dalam sejarah negara itu.

Laporan kekayaan para pejabat ini dibuka untuk publik dalam situs komisi anti-korupsi Malaysia mulai Kamis (1/11/2018).

Pendapatan Lim per bulan adalah sebesar 86.464,92 ringgit atau sekitar Rp 309 juta. Artinya, sekitar Rp 36,7 juta lebih banyak dari PM Mahathir.

Baca juga: Meski Dililit Utang, Malaysia Tetapkan APBN Tertinggi dalam Sejarah

Adapun pendapatan Mahathir berada di tempat keempat, di bawah Menteri Tenaga Kerja Baru Bian dan Menteri Perdagangan Saifuddin Nasution Ismail.

Pendapatan yang tertera di situs badan anti korupsi Malaysia (SPRM), menurut wakil komisioner Shamsun Baharin Mohd Jamil seperti dikutip situs Malaysiakini, bukan hanya bersumber dari gaji namun juga pendapatan dari sumber lain.

BBC mencoba mengontak Shamsun namun belum mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan situs badan anti-korupsi Malaysia ini, baru sekitar 80 persen menteri dan para pejabat terkait yang telah melaporkan kekayaan mereka.

Pelaporan harta kekayaan itu adalah bagian dari janji pemerintahan baru, Pakatan Harapan, untuk membasmi korupsi.

Dalam pemerintahan sebelumnya selama 61 tahun, laporan kekayaan hanya diajukan menteri kabinet dan juga perdana menteri kepada badan anti-korupsi secara tertutup.

Tetapi upaya badan anti korupsi ini mengundang reaksi berbeda karena situsnya hanya memuat pendapatan bulanan para pejabat dan tidak membeberkan semua aset seperti yang dijanjikan.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat di Malaysia, Centre to Combat Corruption and Croynism (C4) selama beberapa tahun mengkampanyekan agar para pejabat publik mendeklarasikan aset mereka.

Direktur C4 Cynthia Gabriel menyatakan, dirinya amat "kecewa dan marah" terkait publikasi kekayaan pejabat itu.

"Kami kecewa karena tampaknya pemerintahan Pakatan Harapan tidak serius memenuhi tanggung jawab dan janji kepada rakyat bahwa mereka akan melaporkan aset sebelum periode masa kerja dimulai," kata Cynthia kepada BBC News Indonesia.

Deklarasi aset, kata Cynthia harus mencakup tabungan, properti dan termasuk tas tangan mewah serta perhiasan milik keluarga dekat.

Baca juga: Kembali Menjabat di Periode Kedua Melelahkan bagi Mahathir

Melalui situsnya itu, badan anti-korupsi menyatakan rincian lengkap aset para pejanbat akan diterbitkan setelah "masalah teknis" diselesaikan.

Namun Cynthia menyebut alasan "masalah teknis" itu sulit diterima.

Ia mengatakan deklarasi aset adalah alat komisi anti-korupsi untuk meyakinkan publik bahwa uang rakyat tak digunakan untuk memperkaya para pejabat politik.