Ingin Cegah Korupsi, Duterte Tempatkan Militer di Pemerintahannya

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengakui telah melakukan militerisasi di dalam pemerintahannya.

Langkah tersebut dikatakan Duterte merupakan bentuk pencegahan akan mulai berkembangnya tindak korupsi di jajarannya.

Baca juga: Gagal Cegat Pengiriman Narkoba, Duterte Pecat Kepala Bea Cukainya

Diwartakan Philstar Jumat (2/11/2018), kalangan oposisi mengkritik keputusan Duterte menempatkan militer untuk mengisi posisi sebagai direktur bea cukai.

Rey Guerrero yang sebelumnya merupakan Kepala Otoritas Industri Maritim menggantikan Isidro Lapena karena dianggap kebobolan dalam kasus narkoba.

Oposisi menyatakan penunjukkan itu bakal membuat birokrasi di sana menjadi rapuh karena si pengganti dianggap tak cocok.

Namun Digong, panggilan akrab Duterte, menganggap keputusan itu merupakan langkah tepat karena menganggap militer bakal mematuhi perintah.

"Sebagai presiden, saya tidak akan sekadar duduk diam sementara kalian melakukan korupsi dan membuat pemerintahan saya tak berguna," tegas Duterte.

Dia menuturkan hanya ada beberapa pejabat pemerintahan dari kalangan sipil karena menganggap sipil terlalu mempertanyakan perintah mereka ke atasannya.

Presiden berusia 73 tahun itu berujar tentara terbiasa bekerja dalam kondisi sulit, dan bakal menampilkan hasil terbaik di tengah risiko yang dihadapi.

Duterte yang berkuasa sejak 2016 itu mengaku tidak ingin ketika masa jabatannya habis, dia meninggalkan warisan negatif.

Juru bicara kepresidenan Salvador Panelo menyatakan militer bakal tetap berada di bea cukai sepanjang dibutuhkan dan sejauh ini, Duterte puas segalanya mulai teratur.

Menteri Perdagangan dan Industri Ramon Lopez mendukung kebijakan berjuluk The Punisher yang menempatkan militer di kalangan sipil.

"Saya percaya militer bakal membantu penegakan aturan di sana dan mengurangi budaya korupsi yang telah mengakar," ujar Lopez.

Baca juga: Duterte: Saya Tidak Takut pada Kematian