Bertemu Nadia Murad, Macron Janji Terima 100 Perempuan Yazidi Korban ISIS

PARIS, KOMPAS.com - Presiden Perancis Emmanuel Macron berjanji untuk menerima 100 perempuan Yazidi, yang menjadi korban serangan Kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Sebanyak 20 perempuan Yazidi yang kini berada di Irak Kurdistan tanpa akses perawatan akan dibawa ke Perancis pada akhir tahun ini, sementara sisanya pada 2019.

Melansir AFP, Macron menawarkan suaka tersebut setelah bertemu dengan peraih Nobel Perdamaian Nadia Murad di Paris.

Baca juga: Nadia Murad, Bekas Budak Seks ISIS yang Raih Nobel Perdamaian

Murad merupakan satu dari ribuan perempuan Yazidi yang ditangkap ISIS, sebelum mereka diusir dari Sinjar dan bagian lain di Irak.

Di Paris, dia memaparkan laporan Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) tentang kebrutalan yang dialami perempuan Yazidi selama pengepungan ISIS.

Sementara itu, Macron mengaku siap memberikan dukungan pendanaan bagi wilayah Sinjar untuk membangun rumah sakit dan sekolah.

Dengan begitu, ada harapan bagi etnis Yazidi untuk kembali ke wilayah mereka.

Une voix lumineuse qui a pourtant vécu l'enfer et vient nous éclairer de la force de son engagement tourné vers ses sœurs victimes. Son combat est le nôtre. Écoutez-la : https://t.co/JM1ayDM5mg

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 Oktober 2018

Seperti diketahui, Murad menyerukan kampanye untuk mengakhiri kekerasan seksual sebagai senjata perang.

Dia pernah ditawan sebagai budak seks ISIS, namun berhasil melarikan diri. Sementara, perempuan dan pria yang lebih tua menghadapi eksekusi selama serangan ISIS terhadap Yazidi.

Baca juga: Nadia Murad, Wanita Korban Teroris ISIS Siapkan Sebuah Buku

"Bagi saya, keadilan bukan berarti membunuh semua anggota ISIS yang melakukan kejahatan kepada kami," ucapnya

Lebih dari 6.800 orang Yazidi diculik sejak 2014, dengan 4.300 orang berhasil melarikan diri atau dibeli sebagai budak, dan 2.500 lainnya masih hilang.

Federasi itu menyerukan agar pemerintah mendorong warganya yang berjuang untuk menangani masalah genosida dan kejahatan terhadap manusia.