Jordania Minta Israel Kembalikan Dua Wilayah yang Didudukinya

AMMAN, KOMPAS.com - Raja Jordania Abdullah II, Minggu (21/10/2018), meminta kembali dua bidang tanah milik negeri itu yang "disewakan" ke Israel berdasar perjanjian damai 1994.

"Kami sudah memberi tahu Israel bahwa kami mengakhiri implementasi perjanjian damai terkait Baqura dan Ghumar," ujar Raja Abdullah, seperti dikuti kantor berita Petra.

Menurut perjanjian yang diteken pada 1994, kedua bidang lahan yang merupakan kedaulatan Jordania itu disewa Israel selama 25 tahun dan bisa diperpanjang.

"Israel sudah mendapatkan informasi terkait keputusan Jordania. Baqura dan Ghumar tetap merupakan wilayah Jordania," tambah Raja Abdullah.

Baca juga: Cegah Gelombang Pengungsi Suriah, Jordania Tetap Tutup Perbatasan

"Baqura dan Ghumar selalu menjadi prioritas dan kami sudah memutuskan untuk menghentikan implementasi perjanjian damai terkait kedua tempat itu," lanjut Abdullah.

PM Israel Benyamin Netanyahu membenarkan hal ini dan mengatakan sudah menerima kabar dari pemerintah Jordania.

"Sebagai bagian kesepakatan kedua negara, Jordan memang berhak untuk mengambil kembali kedua wilayah itu setelah 25 tahun," ujar Netanyahu.

"Kami akan menggelar negosiasi untuk memperpanjang kesepakatan ini," tambah Netanyahu.

Dia melanjutkan, kesepakatan atas Baqura dan Ghumar secara otomatis akan diperpanjang kecuali salah satu pihak memberitahu soal penghentian kesepakatan minimal setahun sebelum perjanjian berakhir.

Pada akhir pekan lalu, warga Jordania turun ke jalanan ibu kota Amman untuk menyeru pemerintah agar mengambil kembali kedua wilayah itu.

Ghumar, seluas empat kilometer persegi berada di provinsi Aqaba, direbut Israel usap Perang Enam Hari 1967.

Sedangkan Baqura yang memiliki luas enam kilometer persegi berada di provinsi Irbid, wilayah utara Jordania. Wilayah ini direbut Israel pada 1950.

Baca juga: Komandan ISIS Pembakar Pilot Jordania Ditangkap di Irak

Dalam perjanjian damai antara Jordania dan Israel, Amman mengizinkan Israel untuk sementara waktu menguasai kedua wilayah itu.

Izin diberikan karena Israel sudah membangun infrastruktur dan fasilitas pertanian di kawasan tersebut selama keduanya tetap dianggap sebagai wilayah kedaulatan Jordania.