Hukuman Setimpal bagi Agitator Online

Media Huffingtonpost pernah memuat kisah mengenai agitator online dengan nama akun @AmyMek di platform Twitter. Akun ini terkenal karena pernah memosting "500K Muslim akan Menyerang Eropa Musim Panas ini".

Kisah itu mengungkapkan nama lengkapnya, Amy Mekelburg, yang dalam postingannya kerap menjelaskan mengenai keluarganya dan menyebut seorang saudaranya “mengelola restoran populer dan membuat bir di Brooklyn yang juga memiliki nama keluarga.”

Penulis Luke O’Brien berhasil menelusuri bahwa akun @AmyMek yang menyebut diri sebagai Amy Mekelburg sebenarnya adalah akun troll. Ia tidak ada.

Nama Mekelburg memang ada sebagai pemilik restoran di wilayah Brooklyn, tetapi tidak ada nama Amy dari keluarga suami-istri Alicia Guevara dan Daniel Mekelburg.

Luke bahkan berhasil mengungkap bahwa akun yang memiliki lebih dari 200.000 followers ini buatan Rusia dan tersangkut paut dengan upaya Donald Trump memobilisasi pengaruh lewat akun bot Rusia untuk memenangkan pemilu.

Namun penyelidikan reporter Luke O’Brien ini malah berujung tuduhan dari para pengagum dan pengikut @AmyMek bahwa ia melakukan doxxing.

Yang kemudian terjadi, Luke O’Brien berupaya membela dirinya dan bisnis restoran Alicia - Daniel Mekelburg hancur berantakan karena dipandang anti-Islam.

Berbahayanya agitator online menghasut para pengikutnya untuk melakukan serangan kepada mereka yang dianggap memusuhi idolanya membuat kita tidak bisa memandang persoalan ini secara sepele dan sebatas hitam-putih dalam melihat persoalannya.

Otoriter

Namun saya juga berpendapat, apa yang dilakukan oleh para perusahaan teknologi media sosial untuk membekukan akun Alex Jones adalah tindakan yang otoriter dan dapat membahayakan demokrasi.

Tindakan itu dapat dipandang sebagai tindakan membenarkan kekuatan mayoritas untuk membungkam suara alternatif yang sebenarnya jamak terjadi dalam masyarakat yang multi-kultural. Hanya di negara otoriter saja, semua suara menjadi seragam.

Para perusahaan teknologi media sosial tidak dibenarkan menjadi polisi dalam memutuskan konten apa yang boleh dan tidak boleh berada di dalam platformnya, tetapi sebaiknya menjalankan fungsi rekomendasi atau memberikan penanda misalnya “merah” bahwa akun-akun agitator online ini tidak dapat dipercaya sebagai sebuah sumber informasi.

Atau cara yang lain, misalnya agitator online ini tidak memiliki akses untuk mempromosikan postingannya dengan bantuan alat atau algoritma.

Kepada para petinggi di perusahaan media sosial Twitter di San Fransisco, saya menyampaikan saran-saran di atas, bahwa akan jauh lebih konstruktif dalam konteks intermediary liability bila hal tersebut dilakukan daripada melakukan tindakan yang melampaui kewenangan mereka seperti menutup akun secara langsung.

Transparansi persoalan lewat model clearinghouse juga akan membantu menjelaskan secara luas ke publik, bilamana ada tindakan yang dilakukan terhadap akun-akun agitator online tersebut, akan tercantum apa alasan dan siapa saja pihak-pihak yang telah dimintai pendapat untuk memverifikasi tindakan tersebut.

Sekarang tinggal apa yang bisa kita pelajari dari situasi di Amerika ini dan merefleksikan bagi Indonesia.

Di saat yang sama di Indonesia, Ratna Sarumpaet, seorang agitator online belum lama kena batunya, setelah upayanya membohongi publik bahwa dirinya mengalami siksaan karena pilihan politiknya, padahal sebenarnya ia baru selesai melakukan operasi plastik.

Hukuman yang setimpal perlu diterapkan mengingat bahayanya agitator online seperti ini bila dibiarkan, tinggal kita memilih akan mendorong memakai mekanisme hukum yang tepat dan memenuhi azas keadilan serta menghormati kebebasan berekspresi.

Begitu juga, agar kita tidak berhenti pada agitator online yang ini saja, tetapi menerapkan penegakan hukum yang sama pada agitator-agitator online lainnya tanpa pandang bulu pada pilihan politik yang diperjuangkannya.