Kritik Pemerintah Melalui Pemberitaan, Tiga Jurnalis Myanmar Ditahan - Kompas.com

Kritik Pemerintah Melalui Pemberitaan, Tiga Jurnalis Myanmar Ditahan

Kompas.com - 10/10/2018, 22:39 WIB
Ilustrasi seseorang diborgol.THINKSTOCK Ilustrasi seseorang diborgol.

YANGON, KOMPAS.com - Kepolisian Myanmar telah menangkap tiga jurnalis sebuah surat kabar yang telah menerbitkan berita yang dianggap kritikan terhadap manajemen keuangan pemerintahan kota Yangon.

Penahanan itu menjadi kekhawatiran terbaru atas kebebasan pers di negara yang dipimpin Aung San Suu Kyi tersebut.

Melansir dari AFP, ketiga jurnalis yang ditahan merupakan pejabat dari kantor berita Eleven Media.

Editor eksekutif Kyaw Zaw Lin dan Nayi Min, serta kepala reporter Phyo Wai Win telah dibawa ke pengadilan Yangon dalam kondisi diborgol, Rabu (10/10/2018) pagi.


Ketiganya dibawa ke pengadilan untuk mendengarkan tuduhan terhadap mereka sebelum kemudian dibawa ke penjara.

Baca juga: Kanada Cabut Gelar Warga Negara Kehormatan Pemimpin Myanmar

Pengacara pembela ketiga terdakwa, Kyee Myint mengatakan kepada AFP, penangkapan yang dilakukan terkait sebuah artikel yang diterbitka Eleven Media, pada Senin (8/10/2018).

Artikel tersebut mengungkit tentang pendanaan di belakang jaringan perusahaan bus kota yang dijalankan oleh Menteri Utama Yangon, yang juga orang kepercayaan Suu Kyi, Phyo Min Thein.

"Mereka bertiga dikirim ke penjara Insein pagi ini setelah sebuah kasus diajukan terhadap mereka di bawah undang-undang 505(b)," kata pengacara pembela.

Ketiga jurnalis itu diancam dengan hukuman denda dan penjara hingga dua tahun apabila pengadilan memutuskan bahwa pemberitaan yang diterbitkan bermaksud dan berpotensi menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Penangkapan terhadap tiga jurnalis tersebut terjadi hanya beberapa pekan usai penjatuhan hukuman tujuh tahun penjara terhadap dua wartawan Reuters.

Ini juga bukan kali pertama Eleven Media terjerat kasus dengan pihak berwenang Myanmar.

Pada November 2016, para editor koran tersebut telah dipenjara setelah tulisan mereka yang menuduh pejabat menerima jam tangan mewah dari seorang pengusaha yang kemudian memenangkan kontrak dengan pemerintah.

Otoritas Yangon mengatakan mereka tidak dapat memberikan komentar atas tuduhan terbaru kali ini. Persidangan selanjutnya akan digelar pada 17 Oktober mendatang.

Baca juga: Militer Myanmar Kembali Bebaskan 75 Tentara Anak

.

.



Close Ads X