155 Pelajar Indonesia yang Tertahan di Oman Kembali ke Yaman

SANA'A, KOMPAS.com - Sekitar 155 pelajar Indonesia dilaporkan berhasil masuk ke Yaman setelah sempat tertahan di perbatasan Mayziyunah, Oman.

Kepastian itu terjadi setelah perwakilan dari pelajar bertemu Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal.

Baca juga: Cakep, di Kompetisi Daya Ingat Dunia Pelajar Indonesia Raih Juara 2

Dalam rilis yang diterima Kompas.com Rabu (10/10/2018), para pelajar itu terkatung-katung selepas kembali dari liburan musim panas.

Untuk bisa melewati perbatasan, para pelajar cukup melampirkan surat keterangan dari Kedutaan Besar RI di Sana'a. Namun surat itu tak kunjung diberikan.

Kabar itu kemudian sampai di PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika yang kemudian membentuk tim khusus untuk mendalami masalah tersebut.

Dari investigasi, didapatkan informasi alasan KBRI Sana'a yang berkedudukan di Salalah, Oman, tak bisa memberikan surat karena pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan bepergian ke Yaman.

Pada 10 Mei lalu, Jakarta telah mengeluarkan maklumat agar WNI yang berada di Yaman segera keluar dikarenakan konflik yang berkecamuk di sana.

Maklumat itu membuat KBRI Sana'a tak bisa berbuat banyak selain menunggu arahan dan instruksi dari pemerintah pusat.

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI juga menyampaikan mereka berada di posisi sulit. Muncul kabar dalam waktu dekat pusat bakal menarik seluruh staf KBRI hingga situasi Yaman kondusif.

Selasa waktu setempat (9/10/2018), Iqbal dan pihak KBRI bertemu perwakilan pelajar untuk berkoordinasi terkait masalah yang menimpa mereka.

Hasilnya, dia berjanji mereka bisa melintasi perbatasan dan kembali ke Yaman pada 10 Oktober selambat-lambatnya sore hari.

Pukul 01.00 dini hari, Iqbal menyatakan para pelajar dapat diberangkatkan menuju ke tempat mereka di Tarim kurang dari dua jam.

Pukul 02.40 waktu setempat, Iqbal memberikan pengarahan sekaligus melepas para pelajar menggunakan bus yang disediakan.

"Kami memohon agar KBRI Sana'a dan Kemenlu untuk lebih tanggap dalam menghadapi kasus seperti ini," demikian penjelasan PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Baca juga: Ikatan Alumni Desak Pemerintah Belanda Usut Kasus Perkosaan Pelajar Indonesia