Presiden Interpol yang Hilang Dilaporkan Mengundurkan Diri

LYON, KOMPAS.com — Presiden Kepolisian Internasional (Interpol) Meng Hongwei mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengumuman tersebut disampaikan Sekretariat Umum Interpol melalui kicauan di Twitter seperti dilaporkan CNN, Senin (8/10/2018).

Dalam pernyataan itu, Interpol mengatakan jabatan Meng bakal diisi Wakil Presiden Kim Jong-yang dari Korea Selatan (Korsel).

Baca juga: Direktur Interpol Dilaporkan Hilang Saat Berkunjung ke China

"Pertemuan Umum ke-87 Interpol di Dubai pada 18-21 November bakal memilih presiden hingga masa jabatannya berakhir pada 2020," demikian penjelasan Interpol.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of
Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) October 7, 2018

Pengumuman pengunduran diri Meng di saat yang bersamaan dengan pernyataan badan anti-korupsi China bahwa Meng "berada dalam investigasi".

Pernyataan itu tak menyebut Meng ditahan atau berada di China. Namun, kalimat "berada dalam investigasi" biasanya dianggap bahwa pejabat tersebut telah ditahan.

Media lokal South China Morning Post mengutip sumber yang menuturkan Meng langsung "dibawa pergi" setelah dia mendarat di Beijing pekan lalu.

Sebelumnya, istri Meng, Grace, melaporkan telah kehilangan kontak sejak 29 September ketika suaminya mengatakan bakal mengunjungi China.

Sebelum pergi, Grace menuturkan, suaminya sempat mengirim pesan di WhatsApp berisi emoji pisau disertai kalimat "tunggu telepon dariku".

Interpol, melalui Sekretaris Jenderal Jurgen Stock dalam rilis di Twitter, meminta kepada Beijing memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Meng.

Meng terpilih sebagai Presiden Interpol pada 10 November 2016, dan menjadi warga China pertama yang menempati jabatan organisasi beranggotakan badan penegak hukum 192 negara itu.

Beijing menilai terpilihnya Meng sebagai orang nomor satu Interpol membuka peluang melacak para tersangka koruptor yang diincar Presiden Xi Jinping.

Operasi perburuan koruptor bernama Operasi Berburu Rubah itu kerap diprotes sejumlah negara karena melakukan operasi tanpa izin pemerintah setempat.

Sementara para pegiat hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran bahwa mantan Wakil Menteri Keamanan Publik itu bakal mengubah lembaga itu sesuai keinginan China.

Meski bisa menerbitkan surat pencarian buronan internasional, Internasional tidak mempunyai wewenang untuk menangkap tersangka.

Baca juga: Presiden Interpol yang Hilang Ditahan Badan Anti-korupsi China