Pemilu Thailand dan Jalan Menuju Masa Depan

Akan tetapi, pada 14 September, Penguasa Junta, Dewan Penjaga Ketertiban dan Perdamaian Nasional Thailand menetapkan di jurnal Royal Gazette bahwa sekarang partai politik diperbolehkan berkampanye, meskipun secara terbatas.

Dengan demikian, larangan atas aktiviats politik yang diberlakukan sejak pengambilalihan kekuasaan pada 2014, telah terhapus sebagian. “Ini adalah hal positif bagi kami. Sekarang, kami bisa melakukan lebih banyak hal,” katanya.

Namun sebelum ketetapan itu diumumkan, di akhir Agustus, Thanathorn dituntut atas dugaan fitnah terhadap sang junta di unggahan Facebooknya.

“Tuntutat tersebut tidak beralasan. Saya tidak takut. Inilah saatnya untuk mengakhiri pemerintahan ini,” kata Teerapon Thetkerd.

Tapi hanya waktu yang tahu apakah rezim militer Perdana Menteri Prayut akan membiarkan warga Thailand seperti Teerapon untuk bertindak sedemikian rupa.

Mengingat kejutan pemilu baru-baru ini di Filipina dan Malaysia, apakah pemerintahan milter Thailand berani mengambil risiko?