Pemilu Thailand dan Jalan Menuju Masa Depan

Pada 2011, Teerapon menempuh studi Publik Administrasi di Universitas Srinakharinwirot, Bangkok. Seusai lulus pada 2015, ia bergabung dengan beberapa organisasi nirlaba, dari Greenpeace hingga Mirror Foundation, kebanyakan bekerja untuk membantu 3.249 tunawisma di Bangkok.

Sekarang, anggota Partai Masa Depan Maju fokus meningkatkan citra partai dan kesadaran warga Thailan terhadap isu-isu yang mereka anggap tidak adil.

“Kita perlu mencabut peraturan-peraturan seperti Pasal 44 (Konstitusi Sementara 2014), yang memperbolehkan pemerintah militer mengambil langkah apapun dengan alasan untuk ‘memperkuat persatuan dan harmoni publik’. Ini hanya alasan bagi pemerintah untuk berlaku semena-mena,” papar Teerapon Thetkerd.

Saat Teerapon percaya bahwa pemilu akan dilangsungkan, banyak warga Thailand yang kurang optimistis.

Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam baru saja menyaampaikan bahwa pemungutan suara paling cepat dilaksanakan pada 24 Februari 2019. Itu berarti jauh lebih lama dari janji awal Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk melakukan pemungutan suara pada Desember ini.

Akan tetapi, pada 14 September, Penguasa Junta, Dewan Penjaga Ketertiban dan Perdamaian Nasional Thailand menetapkan di jurnal Royal Gazette bahwa sekarang partai politik diperbolehkan berkampanye, meskipun secara terbatas.

Dengan demikian, larangan atas aktiviats politik yang diberlakukan sejak pengambilalihan kekuasaan pada 2014, telah terhapus sebagian. “Ini adalah hal positif bagi kami. Sekarang, kami bisa melakukan lebih banyak hal,” katanya.

Namun sebelum ketetapan itu diumumkan, di akhir Agustus, Thanathorn dituntut atas dugaan fitnah terhadap sang junta di unggahan Facebooknya.

“Tuntutat tersebut tidak beralasan. Saya tidak takut. Inilah saatnya untuk mengakhiri pemerintahan ini,” kata Teerapon Thetkerd.

Tapi hanya waktu yang tahu apakah rezim militer Perdana Menteri Prayut akan membiarkan warga Thailand seperti Teerapon untuk bertindak sedemikian rupa.

Mengingat kejutan pemilu baru-baru ini di Filipina dan Malaysia, apakah pemerintahan milter Thailand berani mengambil risiko?