Demi Tekan Angka Perkosaan, Pemerintah Nepal Blokir 24.000 Situs Porno

KATHMANDU, KOMPAS.com - Pemerintah Nepal, Kamis (4/10/2018), memerintahkan penutupan lebih dari 24.000 situs porno sebagai bagian dari upaya pemberangusan pornografi.

Langkah yang disebut pemerintah sebagai cara untuk mengurangi angka kekerasan seksual itu dilakukan  menyusul perkosaan dan pembunuhan siswi berusia 13 tahun pada Juli lalu.

Pemerkosaan dan pembunuhan Nirmala Pant memicu kemarahan warga yang meluapkannya dalam aksi unjuk rasa di seluruh negeri pada Agustus lalu.

Baca juga: Lama Buron, Wanita Pendiri Situs Porno Terbesar Korsel Ditangkap

Rakyat Nepal menilai pemerintah tidak mengambil langkah cukup tegas untuk menangani kasus tersebut.

Kemarahan rakyat bertambah setelah tersebar video yang memperlihatkan polisi justru menghancurkan barang bukti terkait kasus tersebut.

Pemerintah Nepal saat itu justru memperkeruh situasi dengan menuding unjuk rasa digelar sebagai bentuk konspirasi melawan penguasa.

Sehingga, pada pekan lalu di tengah semakin meningkatnya kritik, pemerintah Nepal memerintahkan pemberantasan konten-konten vulgar dan porno.

"Akses yang terlalu mudah ke konten-konten pornografi di internet membuat masyarakat kehilangan nilai-nilai sosial dan mendorong munculnya kekerasan seksual," demikian pernyataan resmi pemerintah, Kamis (4/10/2018).

Daftar situs-situs yang menjadi sasaran untuk diblokir tidak dipublikasikan. Namun, sejumlah situs porno masih bisa diakses sehingga tidak jelas apakan pemblokiran itu benar-benar dilakukan.

Binaya Bohara, CEO Vianet sebuah penyedia jasa internet, memperingatkan pemerintah bahwa arahan yang tidak jelas akan sulit untuk dilaksanakan.

"Terlalu banyak cara yang bisa digunakan untuk mengakses situs-situs ini. Pemblokiran bukan langkah yang efektif," ujar Bohara.

Sementara itu, pengacara dan aktivis kebebasan internet Babu Ram Aryal menilai, langkah "aneh" pemerintah ini menunjukkan kurangnya pemahaman soal cara kerja internet.

Selain itu, hanya 60 persen rakyat Nepal yang memiliki akses internet. Sehingga semakin meningkatkan pertanyaan soal keefektifan langkah pemerintah ini.

Sedangkan, aktivis hak perempuan Mohna Ansari dari Komisi HAM Nasional mengatakan, pemerintah menutup mata atas kenyataan di lapangan.

"Ini bukan solusi untuk mengendalikan kekerasan seksual dan perkosaan," ujar Ansari.

"Masalah sebenarnya adalah sulitnya perempuan mendapat keadilan saat melaporkan kekerasan domestik atau seksual yang menimpa mereka ke polisi," tambah Ansari.

Baca juga: 24.000 Upaya Mengakses Situs Porno di Gedung Parlemen Inggris

Sejak kematian Nirmala Pant pada Juli lalu, terdapat kenaikan angka laporan kasus kekerasan seksual baik ke polisi maupun ke media massa.

Dalam dua bulan terakhir, kepolisian menerima 479 laporan kasus perkosaan atau percobaan perkosaan. Angka ini jauh di atas jumlah laporan pada 2008 dan 2009, menurut data resmi pemerintah.