Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Gelar Diskusi di FAO, Bahas Problem Pasar untuk Komoditas Pertanian

Kompas.com - 28/09/2018, 15:28 WIB
Glori K. Wadrianto

Editor

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pertemuan untuk mengajak negara-negara anggota Badan Pangan dan Pertanian PBB / Food and Agriculture (FAO) berdialog.

Dialog ini digelar, demi menghadapi meningkatnya tantangan terhadap akses pasar bagi komoditas pertanian.

Acara ini berlangsung di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia, Kamis (27/9/2018) waktu setempat.

“Sektor pertanian adalah mesin pertumbuhan ekonomi dan agen perubahan bagi kemajuan sosial jutaan petani kecil.”

Baca juga: Menurut FAO, Indonesia Negara Percobaan Minapadi Tersukses di Asia Pasifik

Demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk FAO dan Organisasi Internasional lainnya di Roma, Duta Besar Esti Andayani, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/9/2018).

Disebutkan, dialog ini mengangkat tema “Market Access for Agricultural Commodities: Its Impact in the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals”.

Pertemuan ini ternyata memperoleh dukungan kuat kelompok negara berkembang termasuk Nigeria, serta Uni Eropa dan FAO.

Semua pihak tersebut juga hadir sebagai panelis dalam pertemuan, bersama-sama Indonesia.

FAO menguraikan, meskipun terdapat penurunan tarif sejak berdirinya WTO pada tahun 1995, hambatan non-tarif justru meningkat tiga kali lebih besar. 

Baca juga: Kementan Bahas Pangan dan Gizi Bersama FAO dan WFP

Informasi itu berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Pertemuan juga menekankan pentingnya pengelolaan isu sustainability sebagai sebuah konsep berkelanjutan.

Konsep ini tidak hanya terdiri atas dimensi lingkungan hidup, melainkan juga aspek sosial dan ekonomi.

Dalam kaitan ini disampaikan, sektor pertanian menyumbang 15 persen dari total ekspor dan 13 persen terhadap PDB Indonesia.

Panelis dari Kementerian Luar Negeri RI, Vivi Feriany, menyampaikan, peningkatan hambatan tarif dan non-tarif terhadap komoditas pertanian dapat mengancam upaya pencapaian ketahanan pangan dan SDGs.

Utamanya, hal-hal itu berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani, pengentasan kemiskinan dan kelaparan, serta pengembangan kehidupan layak di daerah pedesaaan.

Baca juga: Menteri Susi Menjajakan Pin di Kantor Pusat FAO di Roma

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com