PM Spanyol Bakal Hapus Hak Istimewa Peradilan yang Dimiliki Pejabat Tinggi

MADRID, KOMPAS.com - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berjanji akan melakukan reformasi konstitusi dan menghapuskan hak-hak istimewa peradilan yang dimiliki para politisi dan pejabat tinggi, termasuk hakim hingga bangsawan.

Hak-hak istimewa yang akan dihapuskan yakni hak yang melindungi para pejabat tinggi dari tuduhan korupsi. Demikian dilansir dari AFP, Senin (17/9/2018).

Perdana Menteri Sanchez mengatakan, langkah itu diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap politik di Spanyol yang telah diguncang serangkaian skandal korupsi selama beberapa tahun terakhir.

Langkah penghapusan itu diumumkan Sanchez bertepatan dengan peringatan 100 hari sejak dirinya menjabat setelah digulingkannya perdana menteri sebelumnya dengan pemungutan suara atas mosi tidak percaya di tengah skandal korupsi yang berlarut-larut.

Baca juga: PM Spanyol Dituduh Melakukan Plagiarisme Tesis Doktoral

Di bawah sistem hak peradilan yang dikenal sebagai aforamiento para anggota parlemen Spanyol dan pejabat penting lainnya diuntungkan dalam sistem peradilan yang melindungi mereka dari tuduhan palsu dan hanya dapat diadili oleh Mahkamah Agung Spanyol, pengadilan tertinggi negara itu.

Dengan penghapusan hak istimewa tersebut, maka para pejabat tinggi negara akan dapat lebih mudah untuk dituntut ke pengadilan.

Dalam Undang-undang dasar Spanyol 1978, awalnya hak istimewa hanya dimiliki perdana menteri dan segelintir pejabat tertinggi negara.

Namun seiring dengan waktu, hak istimewa tersebut turut memasukkan hakim, jaksa penuntut umum, pejabat kepolisian dan banyak lainnya.

Saat ini ada sekitar 250.000 pejabat yang dilindungi oleh undang-undang tersebut, termasuk lima anggota keluarga kerajaan dan kepala mahkamah agung Spanyol.

Akibatnya, Spanyol kini diterpa serangkaian skandal korupsi yang melibatkan partai politik, anggota keluarga kerajaan, pemain sepak bola bahkan serikat pekerja.

Baca juga: Muncul Spanduk Raksasa tentang Penolakan Raja Spanyol di Barcelona

Akan tetapi, untuk dapat mereformasi konstitusi tersebut tidak mudah lantaran Partai Sosialis yang berkuasa hanya memiliki 84 kursi dari total 350 kursi di parlemen.

Sementara untuk menyetujui reformasi dibutuhkan persetujuan dari sedikitnya tiga perlima anggota majeis, serta tiga perlima dari senat, majelis tinggi Spanyol.

Kondisi itu membuat Sanchez mau tak mau harus mendapat dukungan dari anggota Partai Populer, yang digulingkannya dari kekuasaan pada Juni lalu.

"Jika semua mau bekerja sama, reformasi ini akan mulai dapat diberlakukan dalam 60 hari sejak diperkenalkan," kata perdana menteri.