Kompas.com - 13/09/2018, 15:30 WIB
|

"Sayangnya, dalam kasus ini kita meliihat kegagalan institusional dan individual dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan HAM," tambah Bain.

Operasi militer Myanmar digelar pada Agustus lalu mengakibatkan 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Gelombang pengungsi ini kemudian membawa kisah-kisah mengerikan soal pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran desa yang dilakukan militer.

Baca juga: Selidiki Pembunuhan Warga Rohingnya, Jurnalis Myanmar Divonis 7 Tahun

Krisis ini membawa Myanmar ke dalam pusaran kritik terhadap negeri yang diperintah junta militer hingga 2015 itu.

Bahkan tim pencari fakta PBB telah menyebut panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan beberapa jenderal lainnya harus didakwa karena melakukan genosida.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sudah menegaskan memiliki yurisdiksi untuk menggelar investigasi meski Myanmar bukan anggota ICC.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Sumber AFP


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.