AS Berencana Tutup Kantor Misi Diplomatik Palestina di Washington

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan, Amerika Serikat (AS) berencana menutup kantor misi diplomatik mereka.

Bloomberg memberitakan Senin (10/9/2018), pengumuman penutupan kantor di Washington itu rencananya bakal disampaikan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.

"Namun, kami sudah mendapat pemberitahuan dari pejabat AS perihal penutupan itu," kata Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat dikutip AFP.

Baca juga: Menteri Israel Sebut Negosiasi dengan Palestina Tak Akan Ada Gunanya

Dikutip Wall Street Journal, penutupan itu terjadi karena Palestina dianggap tidak melakukan negosiasi dengan Israel.

Selain itu, AS juga meradang karena Palestina mendesak Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk melakukan pengusutan tuduhan kejahatan perang yang dilakukan Israel.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump kepada pemimpin Yahudi Amerika berkata AS tak akan memberi bantuan jika Palestina tidak membuat kesepakatan dengan Israel.

"AS sudah mengeluarkan uang sangat banyak. Saya berkata 'kalian bakal dapat uang jika membuat perjanjian dengan Israel. Jika tidak, kami tak akan membayar'," ujar Trump.

WSJ via The Independent melaporkan, Bolton berencana mengancam bakal memberi sanksi ICC jika berani mengusut Israel.

Dia menuturkan, Negeri "Paman Sam" berdiri bersama sahabat dan sekutu mereka. Dia berujar, AS bakal menghukum pendanaan ICC dengan sistem finansial AS.

"Kami juga bakal menuntut mereka dengan sistem pidana AS. Hal sama juga berlaku kepada perusahaan yang mendukung investigasi ICC," ancam Bolton.

Ketua Misi Diplomatik PLO Husam Zomlot berkata, rencana itu merupakan bentuk upaya AS melindungi Israel dari tuduhan kejahatan perang.

Sementara Erekat berujar kebijakan itu merupakan cara untuk menghukum rakyat Palestina. Termasuk memotong dukungan finansial di sektor kesehatan dan pendidikan.

"Kami menegaskan hak rakyat Palestina tak untuk dijual. Jadi, kami tidak akan tunduk pada ancaman dan perundungan AS," tegas Erekat.

Para pemimpin Palestina tidak lagi melakukan kontak dengan AS sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017.

Rakyat Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka. Ramallah menuding segala tindakan AS hanya menguntungkan Tel Aviv.

Baca juga: AS Hentikan Total Pendanaan untuk Badan Pengungsi Palestina PBB