Rusia Tolak Publikasi Laporan PBB soal Korut

NEW YORK, KOMPAS.com - Rusia menyatakan menolak laporan PBB tentang perlunya implementasi sanksi terhadap Korea Utara (Korut).

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, mereka tak setuju dengan sejumlah temuan yang dipaparkan di dokumen itu.

Dilansir Russian Today Kamis (30/8/2018), dalam penyelidikan selama enam bulan, tim peninjau berkesimpulan Korut tidak saja terus melanjutkan program senjata nuklirnya.

Baca juga: PBB: Tak Ada Indikasi Penghentian Kegiatan Nuklir Korea Utara

Negara pimpinan Kim Jong Un tersebut juga memasok senjata ke sejumlah negara yang ada di Timur Tengah dan Afrika.

Salah satu kelompok yang diduga memperoleh senjata dari Pyongyang adalah Houthi yang diperangi koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Kemudian AFP memberitakan dalam laporan setebal 62 halaman itu, Korut juga dianggap melakukan sejumlah pelanggaran sanksi Dewan Ekonomi.

Antara lain Korut masih melakukan ekspor batu bara, biji besi, olahan laut, dan produk lain yang bisa memberikan pendapatan hingga jutaan dolar AS.

"Diskusi berlangsung bagus. Kami memutuskan menolak laporan Komite 1718 karena kami tidak sepakat di pembahasan bisnis," terang Nebenzia.

Menurut penuturan sumber diplomatik, Rusia mempermasalahkan tudingan bahwa Korut telah melewati batasan impor minyak di 2018.

Selain itu, Nebenzia mengungkapkan dia keberatan dengan fakta bahwa laporan tersebut sudah bocor di internet sebelum diumumkan secara resmi.

Dubes asal Volgograd itu menyatakan telah meminta kepada pimpinan Dewan Keamanan untuk mengusut siapa pelaku yang telah membocorkan laporan tersebut.

Dia mengklaim upaya untuk mendesak pimpinan DK menggelar investigasi terganjal adanya anggota yang menentang permintaannya.

"Bocornya sebuah laporan merupakan hal yang tidak bisa diterima dan melanggar prinsip kerja dari komite ini," tegas Nebenzia.

Baca juga: Korut Diduga Tidak Lanjutkan Perlucutan Fasilitas Uji Coba Misil