Penghargaan Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Tak Akan Dicabut

OSLO, KOMPAS.com - Komite Penghargaan Nobel pada Rabu (29/8/2018) menyatakan tidak akan mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian yang diperoleh Aung San Suu Kyi, yang kini merupakan pemimpin de facto Myanmar.

Pernyataan itu disampaikan setelah PBB mengeluarkan laporan yang menyebut perlakuan warga etnis Rohingya di Myanmar adalah aksi genosida.

"Tidak ada pertanyaan mengenai Komite Nobel yang menarik penghargaan perdamaian," kata Direktur Komite Nobel Norwegia, Olav Njolstad.

Baca juga: Suu Kyi Sebut Terorisme di Rakhine Masih Jadi Ancaman Bagi Myanmar

"Aturan dari Penghargaan Nobel Perdamaian tidak memperbolehkannya (penarikan penghargaan)," imbuhnya, seperti diwartakan AFP.

Channel News Asia mencatat, Aung San Suu Kyi mendapat Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1991 karena menyerukan kampanye demokrasi.

Namun, dia dibanjiri kritik karena tidak berbicara lantang terhadap tindakan keras militer di negara bagian Rakhine.

"Ini penting untuk mengingat bahwa Penghargaan Nobel, baik di bidang Fisika, Sastra, dan Perdamaian, diberikan kepada mereka yang mengupayakan sesuatu bernilai atau prestasi di masa lalu," ucapnya.

"Aung San Suu Kyi memenangkan Penghargaan Nobel Perdamaian karena perjuangannya terhadap demokrasi dan kebebasan sampai 1991. Itu tahun dia mendapat penghargaan," kata Njolstad.

Seperti diketahui, Misi Pencari Fakta PBB (FFM) menyebut adanya bukti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam skala besar.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Izinkan PBB Masuk ke Rakhine

Dewan Keamanan PBB menyerukan agar para pemimpin militer Myanmar segera menghadapi pengadilan internasional.

Krisis Rohingya semakin mendalam pada tahun lalu, usai ratusan ribu orang mencari perlindungan hingga ke Bangladesh.

Suu Kyi mengalami tekanan internasional untuk menyerukan tentang penderitaan mereka. Namun sejauh ini, dia sangat sedikit bicara dan menghindari berkomentar kritis kepada militer Myanmar.