SELAMA Pemilihan Umum ke-14 Malaysia, tim Ceritalah melakukan perjalanan keliling negeri untuk berbincang dengan para pekerja, mencari tahu apa yang warga biasa Malaysia ini lalui dan rasakan di bawah pemerintahan Barisan Nasional (BN) sebelumnya.
Ketika pemerintahan baru di bawah Koalisi Pakatan Harapan (PH) genap 100 hari pada 17 Agustus lalu, tim Ceritalah kembali ngobrol dengan beberapa orang yang dulu pernah ditemui, juga untuk mengetahui apa yang mereka rasakan sekarang.
“Sekarang?” tanya Mala di ujung telepon dengan nafasnya yang kelelahan dan frustasi, saat dihubungi tim Ceritalah untuk menanyakan soal “Malaysia Baru”. Mala yang berusia 48 tahun ini adalah salah satu penghuni Proyek Perumahan Rakyat (PPR) Kota Damansara.
Mendengar nada suaranya, jelas dirinya sedang memiliki urusan yang mendesak.
“Toko saya, mobil saya, semuanya hilang! Saya belum memperbaiki mobil saya, tidak ada uang! Saya juga belum membayar sewa dua bulan," katanya.
Baca juga: PM Malaysia Ingin Terapkan Pajak Soda untuk Dorong Gaya Hidup Sehat
Sejak pemerintah baru Malaysia di bawah Pakatan Harapan resmi dilantik lebih dari 100 hari yang lalu, tampaknya kondisi ekonomi warga Malaysia seperti Mala, belum berubah sama sekali.
Sebagai bagian dari janji kampanye, koalisi Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad menjanjikan para pemilih akan mendapatkan 10 bentuk reformasi di 100 hari pertamanya.
Dari janji mengatasi korupsi sampai ke akarnya, menghapus 6 persen Pajak Barang dan Jasa (GST) hingga mensubsidi bahan bakar, koalisi oposisi ini juga bersumpah untuk memperbaiki lembaga-lembaga negara yang dinilai tidak sehat, dan akan mengatasi kesengsaraan ekonomi rakyat.
Namun sejauh ini, yang terealisasi baru dua hal, yakni pencabutan GST dan tetapnya harga bahan bakar.
Meski demikian, menurut survei nasional baru-baru ini yang dilakukan oleh lembaga survei Merdeka Center for Opinion Research, 67 persen warga Malaysia menyetujui pemerintah baru.
Meski terdapat delapan janji yang belum dipenuhi seperti pemberian layanan kesehatan MYR 500 (Rp 1,78 juta) untuk 40 persen warga Malaysia-- para individu kelas pekerja bawah--serta pemotongan sebagian utang para pemukim Felda, namun sebanyak 56 persen responden puas dengan kerja kabinet sesuai yang dijanjikan saat pemilu.
