Manipulasi Data PNS Difabel, Pemerintah Jepang Minta Maaf

TOKYO, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang pada Selasa (28/8/2018) menyampaikan permintaan maaf karena secara reguler memanipulasi data penyandang disabilitas yang bekerja di pemerintahan.

Pemerintah Jepang diketahui melebihkan jumlah pegawai berkebutuhan khusus untuk memenuhi kuota sesuai dengan aturan hukum berlaku.

Ribuan pegawai negeri sipil berbadan sehat yang tersebar di 27 kementerian dan lembaga pemerintah dianggap sebagai difabel.

"Kami sangat meminta maaf atas sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada pemerintah, yang memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dan menstabilkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas," kata juru bicara pemerintah Yoshihide Suga.

Baca juga: Pemerintah Jepang Anggap Korea Utara Masih Jadi Ancaman Serius

Dia menyatakan, pemerintah akan membentuk kelompok kerja yang dikepalai kementerian tenaga kerja untuk menyelidiki kasus tersebut. Dia juga mendesak agar pemerintah daerah melakukan pemeriksaan terhadap pegawainya.

Menteri Kesehatan Katsunobu Kato mengatakan ribuan orang salah dihitung sebagai difabel, misalnya seorang penderita diabetes dianggap masuk kategori tersebut.

Ketika angka-angka itu direvisi, rasio pegawai pemerintah penyandang disabilitas turun dari 2,49 persen menjadi 1,19 persen.

Padahal pada penetapan target tahun fiskal lalu, Jepang menargetkan kuota perekrutan penyandang disabilitas di kementerian minimal 2,3 persen, dengan kuota 2 persen untuk sektor swasta.

"Kami akan melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan hukum tahun ini," ucap Kato.

"Tetapi jika itu menjadi sulit, kami akan menyusun rencana untuk mencapai tujuan tahun depan karena undang-undang mengharuskan kami melakukan hal demikian," ujarnya.

Sebagian menilai skandal tersebut merupakan bukti diskriminasi pemerintah terhadap komunitas difabel.

"Ini menyiratkan bahwa jauh di dalam pemerintahan berharap untuk tidak mempekerjakan pegawai dari penyandang disabilitas," kata kelompok Japan Council on Disability.

Baca juga: Batal ke Pyongyang, Pompeo Telepon Menlu Korsel dan Jepang

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Seiko Noda yang putranya merupakan penyandang disabilitas, mengatakan pejabat di kementeriannya mengonfirmasi telah memanipulasi data.

"Saya sangat terkejut mendengar bahwa hal seperti itu terjadi, meski saya tidak tahu angka pastinya," katanya.

Skandal itu disebut sebagai hal yang memalukan bagi pemerintah Jepang jelang dua tahun sebelum negara itu menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas dan Paralimpiade.