Pakar Lingkungan Sempat Peringatkan Ancaman Banjir di Kerala

KERALA, KOMPAS.com - Pemerintah India dituding telah mengabaikan peringatan yang disampaikan pakar lingkungan dan ahli ekologi terkait bencana banjir besar yang melanda negara bagian Kerala.

Banjir yang melanda wilayah negara bagian di selatan India itu disebut menjadi banjir terburuk yang terjadi dalam hampir satu abad terakhir.

Sebanyak 410 orang dilaporkan menjadi korban tewas akibat banjir selama musim hujan yang dimulai sejak Juni lalu.

Muralee Thummarukudy, pakar tanggap bencana PBB dan ahli ekologi Madhav Gadgil mengklaim pernah memperingatkan dalam laporannya yang disampaikan pada 2011.

Baca juga: Akibat Banjir Terburuk, Kini Satu Juta Penduduk di India Mengungsi

Dalam laporannya, Thummarukudy dan Gadgil mengatakan bahwa musim hujan dengan curah hujan sangat lebat tidak dapat dihindari dan mengatakan bahwa negara bagian Kerala tidak siap menghadapinya.

Keduanya mengkritik bahwa pemerintah Kerala dan India telah mengabaikan masalah lingkungan untuk mendorong sejumlah proyek, seperti pembangkit listrik dan tambang batu bara, perhotelan dan perumahan.

Proyek-proyek tersebut menyebabkan danau dan lahan basah yang berfungsi untuk menyerap air tanah telah banyak yang hilang. Sementara bangunan beton memusatkan kelebihan air tanah ke daerah-daerah tertentu dan membuatnya lebih sulit dikeringkan.

Thummarukudy mengaku telah memprediksikan musibah banjir di Kerala dalam sebuah artikel pada 2013 dan menyerukan adanya perubahan dalam penggunaan lahan.

Bencana banjir besar pernah terjadi di wilayah itu pada 1924 yang menewaskan ribuan jiwa dan menurut Thummarukudy pengulangan sering terjadi dalam 50 atau 100 tahun kemudian.

"Perubahan dalam perencanaan penggunaan lahan selalu sulit untuk dilakukan di setiap negara, karena masalah hak milik pribadi dan sejumlah besar uang yang terlibat di dalamnya."

"Karenanya saya tidak terkejut kalau perubahan itu tidak dilakukan," kata Thummarukudy kepada AFP.

Baca juga: Korban Tewas Akibat Banjir Terparah di India Capai 400 Orang

Upaya Pencegahan

Sementara pakar ekologi Madhav Gadgil, mengatakan pernah menyarankan untuk penghentian kegiatan industri dan pertambangan baru di Kerala dalam laporannya pada 2011.

"Sayangnya, pemerintah telah berkolusi dengan kepentingan pribadi yang tidak ingin dilaksanakannya undang-undang lingkungan hidup," kata Gadgil.

Seorang pejabat senior di departemen lingkungan dan perubahan iklim Kerala membantah kritikan tersebut.

"Salah jika mengatakan kami tidak melakukan apa-apa. Kami memulai pemulihan lahan basah dan juga melarang penggunaan plastik," ujarnya tanpa bersedia disebutkan namanya.

"Kami telah melakukan yang terbaik. Bencana yang terjadi adalah kemarahan alam dan Anda tidak bisa menyalahkan siapa pun," tambahnya.

Baca juga: Bantu Korban Longsor di Kerala, India Kerahkan 540 Tentara