SINGAPURA, KOMPAS.com - Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan, masalah terorisme masih menjadi ancaman di negara bagian Rakhine dan dapat memberi dampak serius bagi negara.
Suu Kyi, yang bisa disebut sebagai pemimpin de facto Myanmar, tidak secara khusus penyebut kelompok gerilyawan Rohingya dalam pidatonya menjelang peringatan satu tahun tragedi penyerangan di Rakhine.
Insiden pada 25 Agustus 2017 tersebut menewaskan 32 orang termasuk 11 personil keamanan, setelah seratusan anggota kelompok gerilyawan Rohingya, ARSA, menyerang pos-pos keamanan di perbatasan Rakhine.
Insiden tersebut menjadi pemicu serangan oleh militer Myanmar ke wilayah Rakhine yang akhirnya memaksa ratusan ribu warga muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.
Baca juga: Myanmar Desak Bangladesh Berhenti Bantu Rohingya di Perbatasan
Kelompok Tentara Penyelamat Rohingya Arakan atau ARSA tersebut dianggap sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Myanmar.
"Bahaya aktivitas teroris yang merupakan penyebab awal terjadinya krisis kemanusiaan di Rakhine, masih tetap nyata dan ada hingga hari ini," kata Suu Kyi, Selasa (21/8/2018).
"Kecuali ancaman keamanan ini dapat teratasi, risiko kekerasan antarkomunal masih tetap ada."
"Ini adalah ancaman yang tidak hanya dapat menimbulkan dampak serius terhadap Myanmar, tetapi juga negara-negara lain di kawasan ini dan juga melampauinya," tambah Suu Kyi dilansir Channel News Asia.
Akhir tahun lalu, pemerintah Myanmar dan Bangladesh telah mencapai kesepakatan untuk proses pemulangan warga Rohingya yang mengungsi, namun hingga kini belum terlaksana.
Suu Kyi mengatakan ruang-ruang telah dipetakan untuk permukiman kembali warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, di mana kini menempati kamp-kamp pengungsian.
Namun demikian, ditambahkannya, sulit untuk menetapkan kerangka waktu pemulangan karena kedua negara harus bekerja sama dan menyetujui proses tersebut.
"Warga yang kembali harus dipulangkan oleh Bangladesh. Kami hanya dapat menyambut mereka di perbatasan," kata Suu Kyi menyarankan tanggung jawab untuk memulai proses pemulangan kepada Dhaka.
"Saya berpikir Bangladesh pula lah yang harus memutuskan seberapa cepat proses pemulangan tersebut dapat diselesaikan," lanjutnya.
Baca juga: Begini Upaya Genosida terhadap Rohingya oleh Militer Myanmar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.