Pemerintah China Bantah Kabar Penangkapan 1 Juta Warga Muslim Uighur

Kompas.com - 14/08/2018, 15:17 WIB
Sejumlah warga etnis Uighur menggelar unjuk rasa di Brussels, Belgia menuntut Uni Eropa mendesak China untuk menghormati hak asasi warga Uighur di wilayah Xinjiang serta meminta penutupan pusat-pusat reedukasi tempat warga Uighur ditahan. AFP/EMMANUEL DUNAND Sejumlah warga etnis Uighur menggelar unjuk rasa di Brussels, Belgia menuntut Uni Eropa mendesak China untuk menghormati hak asasi warga Uighur di wilayah Xinjiang serta meminta penutupan pusat-pusat reedukasi tempat warga Uighur ditahan.

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China menyebut laporan tentang penahanan satu juta Muslim Uighur di Xinjiang sebagai kabar tidak benar.

Namun, pemerintah China mengakui telah mengirim sejumlah warga Uighur ke sejumlah pusat "reedukasi".

Pengakuan Beijing yang langka itu disampaikan dalam sebuah pertemuan PBB di Jenewa, Swiss untuk menanggapi kecemasan terkait kabar bahwa Xinjiang kini lebih menyerupai kamp tahanan raksasa.

Baca juga: Warga Xinjiang Harus Tunjukkan KTP saat Beli Tiket Kereta Bawah Tanah

Sejak beberapa tahun terakhir, di Xinjiang kerap meletus kekerasan yang ditumpas dengan tindakan keras peremerintah.

Pemerintah China menuduh kelompok militan Islam dan kalangan separatis sebagai pihak yang berada di balik berbagai kekerasan itu.

China mengirim delegasi beranggotakan 50 orang ke pertemuan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB yang berlangsung selama dua hari.

Pada Jumat (10/8/2018), anggota komite Gay McDougall mengatakan keprihatinannya terkait laporan yang menyebut Beijing telah mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi tempat yang lebih mirip kamp tahanan.

Seorang pejabat Komite Sentral Partai Komunis China, Hu Lianhe memberikan tanggapan atas pernyataan anggota komite PBB itu.

"Warga Xinjiang, termasuk orang Uighur, menikmati kebebasan dan hak yang setara," ujar Hu Lianhe.

"Anggapan adanya satu juta orang Uighur ditahan, sepenuhnya tidak benar," Hu menegaskan.

Namun, dia mengakui pemerintah China memang memiliki program permukiman dan pendidikan kembali atau reedukasi.

Para wartawan mengatakan merupakan hal tak biasa bagi China untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang sesuatu terkait situasi di Xinjiang.

Sementara itu, harian milik pemerintah China, Global Times menyebut pemerintah sekadar berusaha untuk mencegah agar Xinjiang tidak berubah menjadi "Suriah-nya China" atau "Libya-nya China".

"Ternyata (yang terjadi dengan) situasi keamanan Xinjiang telah (membuat kawasan itu) terhindar dari tragedi besar dan menyelamatkan jiwa banyak orang," demikian editorial harian tersebut.

Namun, anggota Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB, Gay McDougall masih memintah penjelasan lebih lanjut.

"Anda bilang saya salah dalam hal jumlah yang menyebut satu juta orang. Nah, berapa banyak sebetulnya? Tolong beri tahu saya. Dan dengan hukum apa mereka ditahan?"

Dia lalu mempertanyakan jumlah warga Muslim Xinjiang yang harus menjalani program "pendidikan kembali".

Sidang Jumat itu kebetulan bertepatan dengan memburuknya ketegangan agama di tempat lain di China.

Baca juga: Pemerintah China Kumpulkan DNA Warga Minoritas di Xinjiang

Di wilayah Ningxia, ratusan warga Muslim terlibat bentrokan dengan aparat berwenang dalam upaya mereka mencegah penghancuran masjid yang baru dibangun.

Para pejabat mengatakan Masjid Agung Weizhou belum mendapat izin mendirikan bangunan yang lengkap.

Namun warga Muslim setempat mempertanyakan, sepanjang dua tahun pembangunan pemerintah setempat tidak pernah mempertanyakan izin mendirikan bangunan.

 

 

 



Close Ads X