Pemerintah Baru Kolombia Bakal Tinjau Pengakuan terhadap Palestina

BOGOTA, KOMPAS.com - Pemerintah baru Kolombia menyatakan bakal melakukan peninjauan terhadap surat berisi pengakuan Palestina sebagai sebuah negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri yang baru, Carlos Holmes, dilansir AFP dan Russian Today Kamis (9/8/2018).

Awalnya, Kementerian Luar Negeri merilis sebuah surat pada Rabu (8/8/2018) dari Presiden Juan Manuel Santos sebelum lengser dari jabatannya.

Baca juga: Palestina: Pangkas Tunjangan bagi Tahanan, Israel seperti Deklarasikan Perang

Surat bertanggal 3 Agustus tersebut mengakui bahwa Palestina merupakan negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat.

"Seperti halnya Palestina berhak menjadi sebuah negara, Israel juga berhak untuk hidup damai berdampingan dengan tetangganya," demikian bunyi surat itu.

Surat yang ditandatangani oleh Menlu era Santos, Maria Angela Holguin, bertolak belakang dengan sikap mereka sebelumnya.

Pasalnya Kolombia bersama Panama merupakan negara di kawasan Amerika Tengah dan Selatan yang tak mengakui Palestina.

Bogota selain menjadi salah satu sekutu Amerika Serikat (AS), juga punya sejarah hubungan yang manis dengan Israel.

Pengumuman itu disambut baik Palestina dengan berharap pengakuan tersebut "bisa berkontribusi menciptakan perdamaian di Timur Tengah".

Israel langsung meradang dengan pengakuan itu, dan mendesak presiden yang baru, Ivan Duque, agar membatalkan surat tersebut.

"Pengakuan itu merusak hubungan baik, kerja sama intensif, dan kepentingan bersama dua negara di sektor vital," demikian pernyataan Kedutaan Besar Israel di Bogota.

Dikecam Israel, Holmes mengumumkan bahwa dia bakal melakukan peninjauan kembali surat yang dibuat pemerintahan sebelumnya.

"Merupakan sebuah keharusan bagi pemerintahan kami untuk membina hubungan baik dengan sekutu dan rekan, serta mendukung perdamaian dan keamanan dunia," ulas Holmes.

Baca juga: Bertemu Presiden Abbas, Pangeran William Sebut Palestina sebagai Negara