Bersitegang dengan Pemerintah Saudi, PM Kanada Enggan Minta Maaf

OTTAWA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Rabu (8/8/2018) menolak untuk minta maaf karena telah mengkritik praktik hak asasi manusia di kerajaan Arab Saudi.

Sementara, pemerintah Saudi sedang mempertimbangkan langkah "hukuman" lebih lanjut kepada Kanada.

Ketegangan di antara kedua negara makin memanas sejak Senin lalu, ketika Saudi menarik duta besarnya di Kanada, membekukan semua kerja sama perdagangan dan investasi.

Negeri pimpinan Raja Salman itu juga merelokasi ribuan mahasiswa Saudi yang menempuh pendidikan di Kanada.

Baca juga: Hubungan Memanas, Saudi Larang Warganya Berobat ke Kanada

Tak hanya sampai di situ, maskapai milik negara, Saudia, juga menangguhkan penerbangan langsung ke Toronto. Kemudian, pasien dari Saudi yang berobat di Kanada akan dipindahkan ke negara lainnya.

Kerajaan tersebut marah atas seruan terbuka Kanada mengenai penahanan aktivis HAM di Saudi.

"Kanada akan selalu berbicara kuat dan jelas baik secara pribadi maupun publik terkait masalah HAM," kata Trudeau, seperti dikutip dari AFP.

"Kami tidak berharap memiliki hubungan yang buruk dengan Arab Saudi," imbuhnya.

Pria berusia 46 tahun itu menyatakan, Menteri Luar Negeri Kanada Chrysia Freeland terus melakukan pembicaraan dengan Menlu Saudi Adel al-Jubeir untuk mengatasai perselisihan.

Pada pekan lalu, Kanada menyeruskan pembebasan segera kepada para aktivis, termasuk aktivis kesetaraan gender peraih penghargaan internasional, Samar Badawi.

Penangkapan tersebut terjadi setelah belasan aktivis perempuan Saudi ditahan atas tuduhan membahayakan keamanan nasional.

Baca juga: Sengketa Arab Saudi dan Kanada Memanas, Siapa Bakal Didukung Trump?

Ketika ditanya mengenai aktivis yang dipenjara, Jubeir mengatakan menegaskan kembali sikap pemerintah yang meyakini mereka telah melakukan kontak dengan entitas asing.

"Masalahnya bukan tentang hak asasi manusia, ini masalah keamanan nasional," ucapnya, Rabu (8/8/2018).

"Arab Saudi tidak ikut campur dalam urusan Kanada. Oleh karena itu, Kanada harus memperbaiki tindakannya terhadap kerajaan," ujarnya.