Duterte Resmikan UU Otonomi Wilayah Mayoritas Muslim di Mindanao

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan undang-undang baru yang memberikan otonomi lebih besar kepada wilayah mayoritas Muslim di Filipina selatan, Mindanao.

Duterte menyatakan harapan untuk diakhirinya konflik berdarah selama beberapa dekade.

Dia menyerahkan salinan UU secara simbolis kepada pemimpin kelompok Muslim terbesar di negara itu, Senin (6/8/2018).

Baca juga: 75 Kendaraan Mewah Selundupan Dihancurkan, Duterte Terlihat Girang

AFP mewartakan, kebijakan tersebut menjadi elemen penting bagi pakta damai dengan Front Pembebasan Islam Moro yang bersama dengan kelompok lain, mengobarkan pemberontakan hingga menewaskan sekitar 150.000 orang di wilayah Mindanao sejak 1970-an.

"Saya berharap UU pada akhirnya akan mengakhiri konflik puluhan tahun yang berakar dalam perjuangan Bangsamoro untuk menentukan nasib dan pengakuan identitas unik mereka," katanya.

"Semoha ini berfungsi sebagai lintasan akhir untuk pencapaian perdamaian sejati, stabilitas pemerintahan yang baik di wilayah Muslim Mindanao," ucapnya.

"Mari kita bekerja sama melanjutkan proses pemulihan dan rekonsiliasi," imbuh Duterte.

UU tersebut melaksanakan perjanjian damai pada 2014 yang menyatakan Front Pembebasan Islam Moro bersedia menyerahkan senjata dengan imbalan pembentukan pemerintahan sendiri.

Baca juga: Militer Filipina Gelar Operasi di Mindanao, 5 Milisi Radikal Tewas

Di bawah hukum yang ditandatangani Duterte, wilayah otonomi diperbolehkan menyimpan 75 persen pajak daerah, serta menerima alokasi anggaran tahunan senilai lima persen dari pendapatan nasional.

Wilayah ini memiliki parlemen dan pengadilan syariah khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan umat Islam.

Mobil militer tampak melewati jalanan yang dihiasi dengan reruntuhan bangunan di Marawi, Filipina. (AFP/Ted Aljibe)

Kelompok pemberontak malah berjanji setia kepada ISIS dan tahun lalu menyerang kota Marawi.

Pertempuran berlangsung selama lima bulan dan menewaskan 1.200 orang.

Kelompok itu menganggap Mindanao sebagai tanah air leluhur mereka yang merupakan pedagang Arab, yang sampai di sana pada abad ke-13.

Baca juga: Setahun Setelah Pengepungan Marawi, Tentara Filipina Masih Siaga Merah

Pada 1996, kelompok lainnya seperti Front Pembebasan Nasional Moro pernah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah untuk menciptakan wilayah otonomi bagi Muslim di Filipina Selatan.

Namun para kritikus menyebut, kelompok tersebut gagal mewujudkan perdamaian dan pembangunan.