China Ingin Gelar Latihan Militer Bersama Negara-negara ASEAN

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China mengusulkan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk menggelar latihan militer bersama di wilayah Laut China Selatan.

Para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN telah bertemu dengan utusan China di Singapura, Kamis (2/8/2018), untuk membahas kode etik yang mengatur perilaku di wilayah perairan strategis itu.

Dalam salah satu usulannya, Beijing mengajak pada 10 negara anggota ASEAN untuk menggelar latihan militer bersama secara rutin.

Namun China ingin latihan militer bersama itu tidak melibatkan negara lain di luar wilayah Asia Tenggara.

"Kecuali pihak-pihak terkait telah diberitahu sebelumnya dan menyatakan tidak keberatan," tulis rancangan oleh Beijing tersebut dikutip AFP.

Baca juga: China Ikuti Latihan Militer Gabungan Bersama 26 Negara di Australia

Pakar menilai usulan untuk tidak melibatkan negara luar tersebut ditujukan kepada AS, yang telah mendominasi pengaruh di wilayah perairan Pasifik Barat dan Laut China Selatan.

"Dengan mengusulkan latihan militer bersama, China berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ASEAN dan China dapat bekerja sama dengan baik."

"Sehingga tidak perlu ada keterlibatan eksternal untuk masalah Laut China Selatan," kata Hoang Thi Ha, dari Pusat Studi ASEAN, ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

Selain mengusulkan untuk latihan militer bersama, Beijing juga ingin agar China dan ASEAN dapat menjalin kerja sama dalam eksplorasi minyak dan gas di wilayah perairan yang disengketakan.

Namun sekali lagi ditegaskan China, tanpa melibatkan perusahaan-perusahaan di luar negara-negara Asia Tenggara.

China telah mengklaim hampir sebagian besar wilayah Laut China Selatan hingga saling tumpang tindih dengan klaim perairan negara-negara Asia Tenggara.

Selain China, klaim atas wilayah perairan Laut China Selatan turut diajukan sejumlah negara-negara Asia Tenggara, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Vietnam menunjukkan oposisi yang paling kuat terhadap China dengan menyerukan agar negara itu menghentikan pembangunan pulau buatan dan mendirikan instalasi militer.

Puncaknya terjadi pada 2014, saat China memindahkan kilang minyaknya ke perairan yang juga diklaim oleh Vietnam.

Tetapi sikap oposisi negara-negara Asia Tenggara mulai mengendur. Pakar melihatnya terkait investasi China ke negara-negara tersebut ditambah kekhawatiran terhadap AS yang kini dipimpin Donald Trump.

Baca juga: Kirim Pesan untuk AS, Iran Gelar Latihan Militer Besar-besaran