12 Perwira Militer Rusia Dituduh Telah Mencampuri Pemilu AS pada 2016

WASHINGTON, KOMPAS.com - Juri Agung AS secara resmi mengajukan tuntutan terhadap 12 perwira intelijen Rusia dengan tuduhan telah mengganggu pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016.

Tuntutan tersebut diajukan pada Jumat (13/7/2018) lalu, hanya berselang tiga hari sebelum agenda pertemuan Presiden Donald Trump dengan Vladimir Putin yang dijadwalkan digelar Senin (16/7/2018) besok di Helsinki, Finlandia.

Diumumkan oleh Wakil Jaksa Agung, Rod Rosenstein, tuduhan tersebut dibuat oleh Penasihat Khusus Robert Mueller, mantan direktur FBI yang telah menyelidiki kasus dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan November 2016.

Baca juga: Trump: Putin adalah Kompetitor Bukan Musuh

"Para perwira militer Rusia itu dituduh telah berkomplot untuk mempengaruhi proses pemilihan presiden 2016, termasuk telah meretas akun email milik Partai Demokrat menjelang pemungutan suara," kata Rosenstein kepada wartawan, dikutip AFP.

"Di antara para tertuduh, 11 orang dituduh bekerja sama untuk meretas komputer, mencuri dokumen dan merilis dokumen dengan tujuan mempengaruhi pemilihan."

"Sedangkan seorang dari para tertuduh tersebut bersama dengan orang ke-12 dituduh bekerja sama untuk menyusup ke komputer milik organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan," tambahnya.

Rosenstein juga mengatakan, pihaknya sebelumnya telah memberi pengarahan kepada Presiden Trump mengenai tuntutan yang akan diajukan, termasuk fakta-fakta dan bukti yang ada.

Sementara mengenai kemungkinan keterlibatan warga AS dalam kasus ini, Rosenstein menambahkan, mereka tidak mengetahui jika telah berhubungan dengan agen intelijen Rusia.

Menyusul diumumkannya tuntutan tersebut, sejumlah pejabat tinggi dari Partai Demokrat mendesak agar Trump membatalkan agenda pertemuannya dengan Putin.

Baca juga: Jelang Pertemuan Trump-Putin, Finlandia Larang Polisi Berlibur

Meski ada desakan pembatalan, Gedung Putih menegaskan pertemuan yang ditetapkan akan digelar di ibu kota Finlandia itu akan tetap dilaksanakan.

Trump pada Sabtu (14/7/2018) merespon pengumuman tuntutan tersebut dengan twit yang menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

"Mengapa tidak ada tindakan yang diambil, terutama ketika hal itu telah dilaporkan kepada Presiden Obama oleh FBI pada bulan September, sebelum pemilihan?" tulis Trump.