KAIRO, KOMPAS.com - Pemerintah Mesir telah menolak usulan untuk membangun kamp pengungsi di wilayah negaranya.
Pernyataan yang disampaikan Kairo tersebut, menyusul kesepakatan migrasi Uni Eropa yang menyebut ingin mendirikan pusat penampungan para pencari suaka yang dideportasi di Timur Tengah dan Afrika.
"Fasilitas penerimaan migran oleh Uni Eropa di Mesir akan melanggar hukum dan perundang-undangan negara kami," kata juru bicara Parlemen Mesir Ali Abdul Aal dalam wawancara dengan media Jerman, Welt am Sonntag, Selasa (3/7/2018).
"Daya tampung kami telah penuh saat ini, karena itu penting bagi Mesir jika dapat mendapat bantuan dari Jerman atau Uni Eropa," tambahnya.
Pemerintah Mesir kini juga telah berjuang mengatasi beban pengungsi dengan menerapkan berbagai langkah penghematan.
Baca juga: Pemerintah Mesir Perpanjang Keadaan Darurat Negara hingga 3 Bulan
Pemerintah menyatakan peningkatan jumlah pengungsi asing telah mengakibatkan membengkaknya pengeluaran negara.
Melansir Middle East Monitor, Mesir saat ini telah menampung hingga lebih dari 221.675 pengungsi dan pencari suaka. Di antara jumlah tersebut, 3.118 di antaranya baru terdaftar pada 2018.
Jumlah tersebut baru menurut badan urusan pengungsi PBB, UNHCR, sedangkan jumlah tak resmi menunjukkan jumlah tak resmi mencapai 300.000 pengungsi.
Permintaan terkini dari Eropa kepada Mesir untuk menampung imigran datang setelah Italia menolak membuka perbatasannya untuk kapal migran pada bulan lalu.
Para migran terdampar di perairan Mediterania selama beberapa hari hingga Spanyol setuju untuk menampung mereka.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan