Korut Masih Terus Bangun Fasilitas Nuklir Yongbyon

PYONGYANG, KOMPAS.com - Dua pekan setelah pertemuan bersejaran Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Singapura, ternyata fasilitas riset nuklir negeri itu masih terus beroperasi.

Sejumlah citra satelit menunjukkan, pembangunan berlanjut dalam fase yang amat cepat di Pusat Riset Sains Nuklir Yongbyon, Korea Utara.

Pembangunan itu termasuk modifikasi sistem pendinginan reaktor produksi plutonium. Selain itu sejumlah fasilitas pendukung juga dibangun di sekitar tempat tersebut.

Baca juga: Fasilitas Nuklir Korea Utara Dibuka Lagi untuk Memproduksi Plutonium

Sebuah gedung kantor, kemungkinan besar adalah tempat menampung para teknisi, juga telah selesai dibangun.

Sementara itu, pembangunan besar-besaran terus berlangsung di lokasi tersebut. Demikian menurutn 38North, sebuah program Institut AS-Korea di Universitas John Hopkins.

"Pekerjaan yang terus berlangsung di fasilitas nuklir Yongbyon seharusnya tak dilihat terkait dengan janji Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi," demikian isi laporan itu.

"Para teknisi Korea Utara nampaknya hanya melakukan pekerjaan rutin mereka hingga mendapatkan perintah baru dari Pyongyang."

Sejauh ini tidak ada tenggat waktu terkait proses denuklirasai yang dijanjikan Kim Jong Un dalam pertemuan di Singapura pada 12 Juni lalu itu.

Hal inilah, yang menurut pemimpin redaksi 38North, Jenny Town menjadi kelemahan hasil pertemuan di Singapura.

"Pembangunan infrastruktur terus berlangsung di Yongbyon, menegaskan mengapa sebuah kesepakatan aktual diperlukan, bukan sekadar pernyataan dengan sederat janji muluk," ujaer Town lewat akun Twitter-nya.

Sejumlah analis juga meragukan niat Kim Jong Un menyingkirkan persenjataan nuklirnya.Apalagi kalimat dalam pejanjian Singapura itu amat samar serta tak mencantumkan kata "bisa diverifikasi" dan "tidak bisa ditangguhkan".

Baca juga: Mengenal Punggye-ri, Situs Uji Coba Nuklir Korea Utara yang Misterius

Pekan ini, para pejabat Korea mendiskusikan prospek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan kedua negara.

Saat itu ketua delegasi Korea Selatan Kim Jeong-ryeol mengatakan, sanksi terhadap Pyongyang terkait program nuklir harus diselesaikan sebelum jalur kereta api dibangun.