Ternyata, Rusia Menduduki Negeri Eropa Ini Sejak 1992

NEW YORK, KOMPAS.com - Pada Jumat (22/6/2018), Sidang Umum PBB meloloskan sebuah rancangan resolusi yang mendesak Rusia untuk menarik mundur pasukannya dari Transnistria.

Tranistria adalah sebuah wilayah seluas sekitar 4.100 kilometer persegi yang memerdekakan diri dari Moldova, bekas negara bagian Uni Soviet yang merdeka dan diakui PBB pada 1992.

Namun, di Transnistria, sebuah wilayah kecil yang dihuni sekitar 500.000 orang yang berbicara dalam bahasa Rusia, menginginkan sebuah negeri tersendiri.

Baca juga: Moldova Gelar Pemilu, Calon Presiden Pro-Rusia Unggul Sementara

Mereka kemudian memulai perjuangan bersenjata untuk melepaskan diri dari Moldova hingga gencatan senjata disepakati pada 1992.

Saat itu, tentara Rusia datang untuk membantu "perjuangan" rakyat Transnistria dan sejak saat itu pasukan Negeri Beruang Merah tetap berada di sana.

Moskwa mengklaim, pasukannya berada di Transnistria untuk menjaga perdamaian dan memastikan baku tembak tak pecah kembali.

Moskwa juga mengklaim, sebagian besar rakyat Transnistria menginginkan perlindungan Rusia karena identitas mereka akan hilang jika sepenuhnya menjadi bagian dari Moldova.

Di sisi lain, Moldova dan sekutu regionalnya berargumen, pasukan Rusia di Transnistria merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negeri yang berada di antara Ukraina dan Romania itu.

Konflik ini memang tak terlalu bergaung di dunia internasional dan perlahan-lahan mulai menghilang karena warga dunia disibukkan isu-isu lain yang "lebih besar".

Namun, resolusi PBB ini menunjukan beberapa tetangga Rusia, terutama negara-negara bekas Uni Soviet, amat khawatir negerinya Vladimir Putin itu akan melanggar kedaulatan mereka.

Alhasil, mereka berusaha sekuat tenaga mendorong dunia agar mendesak Rusia untuk menarik mundur pasukannya.

Resolusi ini diusulkan Moldova yang didukung Kanada, Georgia, Lithuania, Latvia, Estonia, Romania, dan Ukraina.

Rancangan resolusi ini diloloskan dengan didukung 64 negara sementara 83 negara lainnya memilih untuk abstain.

Sementara hanya delapan negara yang menentang resolusi menuntut Rusia menarik mundur seluruh pasukannya dari wilayah tersebut.

Para pejabat Rusia langsung mengecam resolusi tersebut dan menyebutnya bakal merusak kredibilitas Sidang Umum PBB.