Taiwan Sahkan Undang-undang Pemotongan Uang Pensiun Veteran Perang

TAIPEI, KOMPAS.com - Parlemen Taiwan secara resmi telah meloloskan rancangan undang-undang kontroversial yang mengatur memotongan dana pensiun bagi para veteran perang.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan Rabu (20/6/2018), sebagian besar anggota parlemen menyetujui proposal yang diajukan Presiden Tsai Ing-wen sejak dua tahun lalu.

Presiden Tsai mengatakan, reformasi dana pensiun adalah hal penting yang harus dilakukan demi mencegah sistem pensiun sebelumnya yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan pada 2020.

Namun kebijakan yang tak populer itu telah memicu aksi protes oleh ribuan veteran dan juga pegawai negeri yang menolak pemotongan.

Dalam aksi protes pada April lalu, puluhan petugas kepolisian, termasuk wartawan menjadi korban luka setelah terjadinya bentrokan dengan massa demonstran.

Baca juga: Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

Presiden Tsai menegaskan bahwa krisis telah dapat diatasi seiring dengan disahkannya undang-undang tersebut.

"Saya telah menghadapi banyak kritikan selama dua tahun terakhir, dan kritik itu juga yang menjadi alasan politisi di masa lalu tidak mau dan takut untuk mendorong reformasi sistem pensiun kita," tulis Presiden Tsai di akun Facebook miliknya.

"Tapi saya tidak pernah ragu. Reformasi harus dimulai dari saya," tambahnya dilansir AFP.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, para veteran perang Taiwan akan mendapati uang pensiunan bulanan mereka dipotong hingga lebih dari 20 persen selama sepuluh tahun ke depan.

Namun veteran dengan pangkat yang lebih rendah akan mendapat pemotongan yang lebih sedikit.

Mayoritas pensiunan sektor publik adalah pendukung dari partai oposisi Kuomintang, yang tak lagi menjadi mayoritas di parlemen Taiwan untuk kali pertama pada 2016, setelah kalah dari partai Progresif Demokratik yang dipimpin Tsai.